Gubernur Mualem & SKK Migas Sepakati Revisi PoD Blok Andaman
BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) bersama Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, telah mencapai kesepakatan terkait pengajuan revisi Plan of Development (PoD) untuk Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman (Blok Andaman).
“Mereka bersedia mengakomodir revisi PoD yang akan kami sampaikan,” kata Gubernur Mualem, melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, di Jakarta, Kamis (11 Juni 2026).
Nurlis menyampaikan bahwa pada dasarnya Gubernur Mualem tidak keberatan dengan proyek Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman maupun kehadiran Mubadala Energy selaku investor.
“Namun ada sejumlah hal pada PoD yang perlu diperbaiki sehingga tidak merugikan Aceh,” kata Nurlis.
Pertemuan antara Gubernur Mualem dan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto tersebut dilangsungkan di kantor SKK Migas, Jakarta, pada Rabu malam (10 Juni 2026).
Dalam pertemuan itu, Gubernur Mualem didampingi oleh Sekda M Nasir Syamaun, Staf Khusus Gubernur Aceh Teuku Irsyadi, Tenaga Ahli Sekda Aceh Bidang Migas Akhyar ST MT, serta Juru Bicara Nurlis.
Berdasarkan dokumen PoD yang sebelumnya disahkan oleh Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret 2026, pemrosesan gas dan kondensat direncanakan menggunakan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) di South Andaman, lalu dialirkan menuju ORF (Onshore Receiving Facilities) di KEK Arun, Lhokseumawe.
Jalur distribusinya direncanakan menggunakan Offshore Gas Pipeline dari unit FPSO menuju ORF.
Saat ini, pihak Mubadala Energy sedang mempersiapkan tahapan tender untuk pengadaan unit FPSO berukuran besar demi mempercepat proses komersialisasi gas (fast-track) di South Andaman.
Fasilitas terapung tersebut dirancang untuk mengolah gas di laut dalam sebelum dialirkan melalui pipa penjalur.
FPSO sendiri memiliki kapabilitas menyeluruh untuk memproduksi sekaligus mengolah minyak dan gas bumi secara langsung di atas kapal, sekaligus berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran.
Kendati demikian, Gubernur Mualem menginginkan agar aktivitas pengolahan gas dan kondensat tersebut dilakukan langsung di darat, yakni di KEK Arun.
“Jadi skema penyaluran gas langsung ke darat (onshore pipelining) untuk diolah di KEK Arun,” kata Nurlis.
“Kemudian gas dan kondensat diproses di Onshore Processing Facility (OPF) dengan memanfaatkan fasilitas KEK Arun.”
Nurlis menambahkan bahwa target dari Gubernur adalah memastikan proyek Blok Andaman memberikan profit yang adil bagi seluruh pihak terkait.
“Mubadala sebagai investor dapat keuntungan, begitu juga dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh serta masyarakat Aceh,” katanya.
Hal yang lebih krusial, menurut Nurlis, Gubernur Mualem sangat mendorong agar keberadaan Blok Andaman bisa memberikan stimulan bagi roda perekonomian di daerah Aceh.
“Pengolahan di darat sangat efektif mengaktifkan industri pupuk dan petrokimia lokal,” katanya.
“Fasilitas darat menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah jauh lebih besar dibandingkan fasilitas terapung yang sangat terisolasi di lepas pantai.”
Nurlis memaparkan bahwa opsi pengolahan di darat akan melahirkan efek berganda (multiplier effect) bagi ekonomi lokal seiring tumbuhnya sektor industri lain serta terbukanya peluang usaha baru.
Di samping itu, kebijakan menggeser lokasi pengolahan gas dan kondensat dari wilayah perairan ke daratan sudah memiliki preseden sebelumnya.
Sebagai contoh, Staf Ahli Sekda Akhyar mengacu pada proyek Blok Masela yang berada di Laut Arafuru, Maluku.
Hal ini pun dibenarkan oleh Kepala SKK Migas.
“Sudah kami pindahkan dari laut ke darat,” katanya dalam pertemuan tersebut.
Sebenarnya, Nurlis mengungkapkan bahwa sebelum agenda pertemuan antara Gubernur Mualem dan Kepala SKK Migas berlangsung, pihak internal SKK Migas sempat berencana menggelar konferensi pers guna memaparkan progres Blok Andaman.
“Mereka mengundang Gubernur Mualem pada jumpa pers tersebut, tujuannya untuk mendukung mereka dan sekaligus menjadi Gubernur Mualem sebagai narasumber,” kata Nurlis.
Akan tetapi, Nurlis menyebutkan bahwa Gubernur Mualem menganggap momentum pelaksanaan konferensi pers tersebut kurang pas.
“Gubernur Mualem akan tentukan waktu yang lebih cocok, setelah semuanya nyaman dengan proses Blok Andaman. Pertimbangan utama Gubernur Mualam adalah kenyamanan rakyat Aceh,” kata Nurlis.
Mengikuti poin kesepakatan antara Gubernur Mualem dan Kepala SKK Migas, Nurlis menyampaikan bahwa agenda konferensi pers baru akan dilaksanakan setelah usulan revisi resmi disetujui.
“Setelah Gubernur Mualem menilai bahwa proyek Blok Andaman menguntungkan bagi Aceh, baru ia bersedia jumpa pers untuk disampaikan kepada publik,” kata Nurlis.
