AMBON – DPRD Maluku minta Pertamina dampingi penyalur BBM urus izin agar operasional distribusi di wilayah terpencil legal dan tidak terkendala regulasi yang rumit.
Langkah ini dianggap krusial mengingat banyak titik distribusi di pelosok yang masih kesulitan memenuhi syarat administrasi.
Legalitas penyalur di tingkat bawah berpengaruh langsung pada stabilitas pasokan energi bagi warga kepulauan.
"DPRD Maluku minta Pertamina dampingi penyalur BBM urus izin, supaya mereka yang ada di daerah-daerah ini tidak dianggap ilegal saat menyalurkan bahan bakar ke masyarakat," ujar Benhur Watubun sebagaimana dilansir dari ambon.antaranews.com, Selasa (28/4/2026).
Benhur berpendapat bahwa kehadiran Pertamina sebagai pendamping akan memudahkan para pelaku usaha memahami prosedur teknis yang berlaku.
Banyak penyalur lokal di daerah terluar belum memiliki sertifikasi yang sesuai dengan standar keamanan migas nasional.
Kurangnya pemahaman mengenai tata cara pengajuan izin secara daring menjadi salah satu hambatan yang sering dikeluhkan.
Proses asistensi ini diharapkan mampu meminimalisir praktik distribusi yang tidak resmi di lapangan.
Keamanan stok di daerah-daerah rawan kelangkaan menjadi pertimbangan utama dalam usulan koordinasi ini.
DPRD melihat adanya kesenjangan informasi yang cukup besar antara regulasi pusat dan implementasi di tingkat desa.
"Pertamina harus hadir memberikan solusi bagi para penyalur lokal agar distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan memiliki payung hukum yang jelas," ungkap Benhur Watubun sebagaimana dikutip dari ambon.antaranews.com, Selasa (28/4/2026).
Perusahaan pelat merah tersebut diharapkan segera melakukan pemetaan terhadap titik-titik penyalur yang belum mengantongi izin resmi.
Standardisasi fasilitas penyimpanan BBM di tingkat pengecer juga menjadi bagian dari upaya perlindungan konsumen.
Tanpa pendampingan yang intensif, dikhawatirkan jumlah penyalur resmi di wilayah Maluku tidak akan bertambah secara signifikan.
Penguatan kelembagaan penyalur lokal merupakan investasi jangka panjang bagi ketahanan energi di wilayah timur Indonesia.