JAKARTA – Kelanjutan program insentif motor listrik 2026 masih belum dipastikan karena menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto terkait alokasi anggaran belanja.
Kementerian Perindustrian belum dapat memberikan jaminan mengenai keberlanjutan bantuan pembelian kendaraan roda 2 berbasis listrik untuk periode tahun mendatang.
"Tentu untuk tahun 2026 kami harus melihat lagi apakah ada anggaran dan kebijakannya seperti apa dari Bapak Presiden," ujar Febri Hendri Antoni Arif selaku Juru Bicara Kementerian Perindustrian di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Febri Hendri Antoni Arif mengungkapkan bahwa sampai saat ini koordinasi mengenai pembiayaan subsidi tersebut masih terus berjalan di tingkat pemerintahan pusat.
Proses penentuan kuota tambahan atau perpanjangan program ini menuntut adanya sinkronisasi antara ketersediaan fiskal dan target transisi energi nasional.
Pemerintah menyadari bahwa minat masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan sangat dipengaruhi oleh keberadaan sokongan dana dari negara.
Sektor industri otomotif saat ini sedang menantikan kepastian regulasi agar dapat mengatur strategi produksi serta distribusi unit secara lebih terukur.
Hingga saat ini, belum ada angka pasti yang dialokasikan dalam APBN 2026 khusus untuk pos bantuan pembelian kendaraan listrik tersebut.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa keputusan ini akan menjadi sinyal penting bagi komitmen pemerintah dalam mempercepat ekosistem kendaraan listrik di tanah air.