BEIJING - Saat berbagai korporasi Barat berupaya memindahkan pusat produksi dari China atau mengurangi penggunaan komponen asal negara itu demi menekan ketergantungan—sebuah strategi yang disebut decoupling atau de-risking—pihak Beijing justru mengintensifkan langkah-langkah pencegahan.
Mungkin awalnya kami sempat berpikir tidak ada yang dapat menghentikan negara-negara Barat untuk melakukan decoupling, tetapi nyatanya kami keliru.
Otoritas China belum lama ini menghentikan proses akuisisi senilai USD2 miliar (Rp34 triliun) yang dilakukan Meta terhadap Manus, sebuah perusahaan rintisan kecerdasan buatan (AI), pada bulan lalu.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa kesepakatan yang disusun di luar teritorial China pun tetap tidak luput dari intervensi pemerintah setempat.
Walaupun Manus berpusat di Singapura, perusahaan itu mempunyai ikatan yang mendalam dengan China.
Beijing menilai startup tersebut sebagai aset krusial dalam persaingan AI global dan membatalkan transaksi tersebut dengan alasan stabilitas keamanan nasional.
Kebijakan tersebut diikuti dengan langkah cepat Beijing yang menerbitkan regulasi anyar terkait Keamanan Industri dan Rantai Pasokan pada akhir April.
Aturan ini memperkokoh kewenangan China dalam melarang korporasi raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS) untuk mengambil alih teknologi tingkat tinggi kepunyaan mereka.
Regulasi terbaru ini rupanya memiliki dampak yang jauh lebih ekstensif.
Secara teknis, Beijing melayangkan peringatan kepada pemerintah maupun perusahaan asing agar tidak melakukan pemutusan relasi ekonomi (decoupling).
Pihak berwenang China sekarang memiliki landasan untuk melakukan aksi balasan terhadap perusahaan asing yang memindahkan lokasi produksinya ke negara lain, seperti India atau Vietnam, maupun yang melakukan reshoring ke negara asal.
Perusahaan-perusahaan itu juga dibayangi risiko denda hingga masuk dalam daftar hitam rantai pasok jika mereka mengikuti kebijakan pembatasan ekspor dari AS dan Uni Eropa yang menargetkan entitas asal China.
"Hal ini dimaksudkan untuk menggagalkan langkah-langkah pengurangan risiko seperti yang diambil oleh Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, termasuk Jerman, untuk mengurangi ketergantungan pada China," kata Rebecca Arcesati, seorang analis di Mercator Institute for China Studies (MERICS) kepada DW.
Setelah masa pandemi, AS dan Uni Eropa memang masif memperkuat ketahanan rantai pasokan agar tidak terlalu bertumpu pada China.
Banyak perusahaan asing mulai merampingkan skala operasional mereka di China, bahkan beberapa di antaranya sudah menarik kembali produksinya.
Ketegangan perdagangan ini telah berlangsung lama, namun kebijakan tarif agresif dari Presiden AS Donald Trump terhadap produk China pada tahun 2025 memicu fragmentasi globalisasi yang kian tajam ke dalam kelompok-kelompok perdagangan.
Menghadapi serbuan barang murah akibat praktik dumping China serta beban tarif Trump yang menyebabkan produk China dialihkan ke pasar Eropa, Uni Eropa mulai melakukan langkah proteksi.
Maret lalu, Komisi Eropa menjelaskan rincian Undang-Undang Percepatan Industri (IAA).
Walaupun tidak menyebut nama China secara eksplisit, IAA dirancang untuk memangkas ketergantungan strategis pada investasi dan produk asal China, sekaligus memitigasi persaingan tidak sehat dari perusahaan China yang disokong subsidi besar pemerintah.
Kondisi ini menyulitkan perusahaan multinasional, terutama manufaktur otomotif Jerman seperti BMW, Volkswagen, dan Mercedes-Benz.
Mereka wajib mempertahankan pasar mereka yang amat besar di China sembari menghadapi tekanan untuk meminimalkan pemakaian komponen asal negara tersebut.
Presiden Kamar Dagang Uni Eropa di China, Jens Eskelund, memandang aturan baru dari Beijing sebagai alat ekstrateritorial yang akan menambah kompleksitas dalam perdagangan internasional.
"Bisa saja terjadi situasi di mana perusahaan terjebak di antara regulasi yang diberlakukan di AS atau Eropa dan di China, di mana mustahil untuk mematuhinya secara keseluruhan," kata Eskelund kepada DW.
Analis MERICS, Arcesati, menyoroti sejumlah kasus di mana Beijing memberikan tekanan kepada perusahaan asing terkait rencana pemindahan basis produksi mereka.
"Pemimpin China telah memutuskan cara terbaik memastikan kepemimpinan dalam teknologi adalah dengan membuat China lebih mandiri...dan agar dunia lebih bergantung pada China untuk rantai pasokan dan teknologi," jelasnya kepada DW.
China telah menunjukkan kesiapannya memanfaatkan rantai pasok sebagai sarana penekan, seperti pengetatan kontrol ekspor mineral krusial tahun lalu yang sangat penting bagi industri mobil listrik dan sistem pertahanan.
Beijing kini mendesak Uni Eropa agar melonggarkan ketentuan IAA.
Di lingkup internal Uni Eropa sendiri terdapat perbedaan pandangan; negara dengan keterikatan ekonomi yang kuat seperti Jerman cenderung bersikap lebih hati-hati.
Dengan proyeksi defisit perdagangan Uni Eropa terhadap China yang menyentuh angka €360 miliar (Rp7.400 triliun) pada 2025, posisi Brussels berada di situasi sulit untuk tetap konsisten.
Meski begitu, para pakar mengingatkan urgensi dalam memproteksi masa depan industri di Eropa.
"Jika saya adalah pembuat kebijakan Eropa, saya akan...menggandakan upaya," kata Alice Garcia Herrero, Kepala Ekonom untuk Asia Pasifik di Bank Investasi Prancis Natixis kepada DW.
Jika kami terus menerima ancaman dari China, ruang gerak kami akan semakin sempit.