Aceh Siapkan Revisi PoD Andaman, Mualem Dorong Hilirisasi Migas

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh bergerak cepat menindaklanjuti arahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) terkait pengembangan Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman (Blok Andaman).

Gubernur meminta jajarannya segera menyiapkan skema revisi Plan of Development (PoD) agar manfaat ekonomi proyek migas raksasa tersebut dapat dirasakan lebih besar oleh masyarakat Aceh.

Instruksi tersebut dibenarkan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun.

Menurutnya, Pemerintah Aceh tengah mempersiapkan berbagai bahan dan kajian untuk dibahas bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

“Benar, arahan Pak Gubernur memang demikian. Jadi kami segera menyiapkannya,” kata Nasir.

Nasir menjelaskan, pembahasan revisi PoD dijadwalkan berlangsung pada Selasa (23/6/2026).

Sesuai arahan Gubernur, proses tersebut akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar menjadi representasi aspirasi masyarakat Aceh.

“Pak Gubernur memberi arahan bahwa pembahasan revisi PoD perlu melibatkan berbagai pihak sehingga dapat menjadi representasi masyarakat Aceh,” ujarnya.

Menurut Nasir, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Gubernur Aceh dengan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto di Jakarta pada 10 Juni 2026 lalu.

Dalam pertemuan itu, Pemerintah Aceh menyampaikan sejumlah pandangan terkait pengembangan Blok Andaman.

“Saya ikut dalam pertemuan tersebut. Kesepakatannya, SKK Migas memberi ruang kepada Pemerintah Aceh untuk mengajukan revisi PoD dan bersedia mengakomodasinya,” kata Nasir.

Ia menegaskan, Pemerintah Aceh sama sekali tidak menolak investasi maupun pengembangan Lapangan Gas Tengkulo oleh Mubadala Energy.

Sebaliknya, pemerintah daerah mendukung penuh iklim investasi yang sehat dan produktif karena diyakini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pemerintah Aceh mendukung investasi. Kehadiran investasi akan menjadi salah satu instrumen penting untuk mengurangi kemiskinan, menekan angka pengangguran, serta memperkuat perekonomian daerah,” katanya.

Namun demikian, Pemerintah Aceh menginginkan agar pengembangan Blok Andaman selaras dengan visi pembangunan daerah yang menitikberatkan pada hilirisasi industri.

Konsep tersebut juga dinilai sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang didorong Presiden Prabowo Subianto.

Karena itu, Gubernur Mualem mendoronng agar gas dan kondensat dari Lapangan Tengkulo disalurkan langsung ke darat melalui skema onshore pipelining, kemudian diproses di Onshore Processing Facility (OPF) yang memanfaatkan kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.

Skema tersebut diyakini mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi Aceh dibandingkan pengolahan utama di fasilitas terapung di lepas pantai.

Selain membuka peluang tumbuhnya industri hilir, keberadaan fasilitas pengolahan di darat juga diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat lokal.

“Pak Gubernur ingin Blok Andaman memberikan multiplier effect yang nyata bagi ekonomi Aceh. Dengan adanya fasilitas pengolahan di darat, sektor industri bisa tumbuh, investasi turunan berkembang, dan peluang kerja masyarakat menjadi jauh lebih besar,” diutarakan Nasir.

Menurutnya, fasilitas darat memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah signifikan dibandingkan fasilitas terapung yang relatif terisolasi di tengah laut.

Atas dasar itulah Pemerintah Aceh mengusulkan revisi terhadap PoD yang telah disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama SKK Migas pada Maret 2026.

Dalam skema PoD yang berlaku saat ini, gas dan kondensat dari Lapangan Tengkulo direncanakan diproses terlebih dahulu di fasilitas Floating Production Storage and Offloading (FPSO) yang berada di South Andaman.

Selanjutnya, hasil produksi disalurkan ke Onshore Receiving Facility (ORF) di KEK Arun melalui jaringan pipa bawah laut.

Pemerintah Aceh berharap revisi PoD nantinya dapat mengoptimalkan manfaat ekonomi dari salah satu temuan gas terbesar di Indonesia tersebut, sekaligus menjadikan Aceh sebagai pusat pertumbuhan industri energi dan hilirisasi migas di kawasan barat Indonesia.