JAKARTA - Provinsi Riau, dengan kekayaan alam dan posisi strategisnya, memiliki potensi besar dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data dari Kampung Demokrasi dan Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 250.000 UMKM tersebar di wilayah yang dikenal dengan sebutan Lancang Kuning. Meski memiliki potensi besar, para pelaku UMKM di Riau menghadapi tantangan yang cukup serius, terutama dalam hal kontinuitas produksi dan akses pembiayaan. Kondisi ini menuntut perhatian dan solusi yang konkret agar UMKM dapat berkembang optimal.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Riau, Taufik OH, mengungkapkan permasalahan ini dalam rapat pleno pertama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Riau yang berlangsung pada Selasa, 28 Februari 2025. Dalam kesempatan tersebut, Taufik menekankan bahwa meskipun UMKM di Riau, dan secara umum di Indonesia, telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam kualitas produk dan pendidikan pelakunya, akses pembiayaan tetap menjadi hambatan utama yang masih harus dihadapi.
"UMKM kita sudah maju. Mereka memiliki produk berkualitas dan pendidikan yang baik. Namun, masalahnya terletak pada kontinuitas produksi dan akses pembiayaan," ujar Taufik dalam rapat tersebut. Pemerintah, dalam berbagai kesempatan, telah menjembatani pelaku UMKM melalui program-program peningkatan kapasitas, pelatihan, hingga dorongan untuk program ekspor. Namun, setelah melalui tahap awal pembinaan tersebut, banyak pelaku UMKM kesulitan mempertahankan kontinuitas produksi akibat keterbatasan modal yang mereka alami.
"Pada saat mereka sudah mulai memproduksi, masalah kontinuitas selalu muncul. Akses masyarakat terhadap produk mereka terbatas, dan akses pembiayaan juga sulit," ungkap Taufik menambahkan permasalahan yang dialami pelaku UMKM.
Melihat kondisi ini, berbagai program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dukungan dari berbagai koperasi telah diimplementasikan sebagai solusi parsial bagi pelaku UMKM. Namun, Taufik menegaskan bahwa diperlukan perhatian lebih yang diimplementasikan dalam bentuk diskusi dan kebijakan konkret untuk mengatasi kendala pembiayaan ini secara menyeluruh.
"Kami membutuhkan diskusi yang mengarah pada solusi konkret untuk masalah pembiayaan UMKM," tegas Taufik mengenai pentingnya langkah-langkah konkret untuk memperbaiki situasi tersebut.
Lebih jauh, Taufik menyoroti pentingnya peran UMKM dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Ia menyatakan bahwa sektor UMKM memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan dan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi sejak 2021. Namun, agar keberlanjutan bisa dipertahankan, dibutuhkan dukungan pembiayaan yang lebih terakses dan efektif.
"Setelah dibantu di awal, dilatih, dan mulai memproduksi, tantangan berikutnya adalah bagaimana mempertahankan kontinuitas. Kreativitas mereka sudah ada, tetapi keterbatasan biaya menjadi kendala untuk meningkatkan produksi," kata Taufik, menyuarakan keprihatinan terhadap tantangan yang masih dihadapi.
Selain itu, Taufik berharap bahwa TPAKD dapat memberikan perhatian khusus kepada sektor UMKM dan menjadikannya sebagai salah satu agenda utama dalam setiap pembahasan strategisnya. Harapannya, lewat dukungan dari TPAKD, devisa dan pembiayaan bagi sektor ini dapat lebih optimal sehingga pelaku UMKM bisa memastikan berjalannya usaha mereka dengan lebih stabil dan berkelanjutan.
Dalam dinamika pengembangan ekonomi daerah, UMKM merupakan salah satu pilar penting yang harus didukung penuh untuk memastikan distribusi perekonomian yang lebih merata. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan institusi terkait perlu diperkuat agar hambatan yang selama ini menghalangi dapat teratasi dan potensi UMKM Riau bisa dimaksimalkan demi kemajuan bersama.