JAKARTA— Pemerintah akhirnya menetapkan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram. Kenaikan harga ini disambut antusias oleh petani di berbagai daerah karena memberikan harapan baru setelah sekian lama bergelut dengan harga jual yang rendah dan ongkos produksi yang tinggi.
Kebijakan ini diumumkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyusul keluhan dari para petani yang selama ini menjual gabah di kisaran harga Rp5.000 hingga Rp5.500/kg. Harga tersebut tidak cukup untuk menutup ongkos tanam yang meliputi biaya sewa lahan, pembelian pupuk, tenaga kerja, hingga risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem.
"Penetapan harga ini merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap petani. Kita ingin memastikan bahwa petani mendapatkan harga yang layak agar mereka bisa terus berproduksi dan menjaga ketahanan pangan nasional," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.
Petani Akhirnya Bisa Bernapas Lega
Kenaikan harga gabah ini langsung berdampak positif di lapangan. Di daerah sentra produksi padi seperti Jawa Tengah, Sumatra Barat, dan Sulawesi Selatan, para petani menyatakan bahwa harga baru ini memberi angin segar bagi usaha pertanian mereka. Banyak yang sebelumnya sempat mempertimbangkan berhenti menanam padi kini kembali optimistis menyambut musim tanam berikutnya.
"Selama ini kami bertahan, meski harga jual gabah tidak cukup menutup modal. Dengan harga Rp6.500/kg, setidaknya kami bisa untung dan melanjutkan bertani. Ini keputusan yang sangat kami tunggu-tunggu," ujar Marsono, seorang petani di Klaten, Jawa Tengah.
Di sisi lain, sejumlah koperasi tani dan kelompok tani juga mulai menyusun kembali rencana produksi yang sempat tertunda. Banyak petani yang sebelumnya membiarkan lahannya terbengkalai, kini mulai menggencarkan kembali aktivitas bertani.
Tantangan Produksi Masih Mengintai
Meski kenaikan harga ini dinilai positif, sejumlah pihak mengingatkan bahwa tantangan sektor pertanian tidak hanya berhenti pada soal harga jual. Biaya produksi yang tinggi, terutama akibat harga pupuk nonsubsidi yang melonjak dan distribusi pupuk subsidi yang tidak merata, masih menjadi hambatan besar.
"Pemerintah harus menjamin ketersediaan pupuk tepat waktu dan dalam jumlah cukup. Kalau tidak, produktivitas tetap akan rendah, dan petani tetap merugi meskipun harga gabah naik," kata Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah.
Sistem irigasi yang masih bergantung pada tadah hujan dan infrastruktur jalan produksi yang rusak juga memperparah kondisi petani. Banyak petani hanya bisa panen sekali setahun karena tidak adanya sistem pengairan yang memadai.
Regenerasi Petani Jadi Agenda Strategis
Tak kalah penting adalah persoalan regenerasi petani. Data menunjukkan bahwa usia rata-rata petani di Indonesia kini mendekati 50 tahun. Generasi muda masih enggan terjun ke pertanian karena dianggap kurang menjanjikan secara ekonomi.
Namun, dengan adanya kebijakan harga gabah yang lebih menguntungkan, muncul harapan baru untuk mengubah persepsi itu. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian tengah mendorong program "Petani Milenial" dan inkubasi agribisnis berbasis teknologi digital guna menarik minat generasi muda.
"Dengan kebijakan harga yang berpihak dan insentif berbasis teknologi, kita bisa jadikan pertanian sebagai sektor yang menarik dan modern," ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Menuju Swasembada dan Lumbung Pangan Dunia
Kenaikan harga gabah ini dinilai sebagai bagian penting dari upaya menuju swasembada pangan. Indonesia memiliki lebih dari 7 juta hektare lahan sawah dan lebih dari 33 juta petani aktif, menjadikan potensi ketahanan pangan nasional sangat besar jika dikelola secara konsisten.
Namun, swasembada tidak hanya soal produksi. Butuh modernisasi alat pertanian, pemanfaatan teknologi seperti big data dan drone, serta penguatan infrastruktur pascapanen seperti drying center dan cold storage agar hasil pertanian memiliki nilai tambah dan bisa bersaing di pasar global.
"Jika ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, kita tidak bisa lagi hanya andalkan cara-cara lama. Butuh investasi besar di teknologi, riset, dan pendampingan lapangan," kata Guru Besar IPB, Prof. Dwi Andreas Santosa.
Harga Adil sebagai Pilar Kedaulatan Pangan
Kebijakan ini juga dinilai sebagai simbol penting dari upaya menegakkan kedaulatan pangan. Selama ini, fluktuasi harga dan kebijakan impor dinilai melemahkan posisi petani lokal. Dengan harga gabah yang lebih adil, petani memiliki insentif untuk terus menanam dan menjaga stabilitas produksi nasional.
“Kalau kita terus bergantung pada impor, kapan petani kita bisa berdaulat? Negara harus hadir menjaga harga agar petani tidak selalu jadi korban,” ujar Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih.
Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki semua syarat untuk tidak hanya swasembada, tetapi juga menjadi eksportir pangan utama dunia. Namun, semua itu hanya akan terwujud jika konsistensi kebijakan keberpihakan kepada petani terus dijaga.
Kenaikan harga gabah bukan akhir dari perjuangan, tapi awal dari komitmen membangun pertanian yang lebih adil, modern, dan berdaulat. Dan dari tangan-tangan petani, masa depan pangan bangsa akan ditentukan.