BRIN Siap Berikan Kajian Redenominasi Rupiah jika Diminta Pemerintah Prabowo

BRIN Siap Berikan Kajian Redenominasi Rupiah jika Diminta Pemerintah Prabowo

JAKARTA - Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, menegaskan kesiapan lembaganya untuk memberikan kajian berbasis riset terkait isu redenominasi rupiah. Pernyataan ini disampaikan Arif saat tiba di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 24 November 2025, sebelum menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Arif menegaskan BRIN dapat memberikan rekomendasi kebijakan jika diminta secara resmi. “Segala isu strategis yang menjadi concern pemerintah, insyaallah BRIN siap memberikan kontribusi berupa rekomendasi policy yang tepat,” ujarnya.

Meski begitu, hingga kini belum ada permintaan resmi dari pemerintah maupun Bank Indonesia (BI). Hal ini berarti BRIN belum memulai kajian konkret mengenai redenominasi rupiah, meski isu ini tengah mencuat di publik dan pasar keuangan.

Baca Juga

OJK Terapkan Metodologi Penilaian Kesehatan Baru Untuk Lindungi Nasabah PPDP

Kehadiran Arif di Istana berlangsung bersamaan dengan pejabat tinggi lain, termasuk Gubernur BI, Perry Warjiyo. Pertemuan tersebut terjadi di tengah dinamika ekonomi nasional dan pembahasan isu-isu strategis yang memerlukan dukungan riset serta koordinasi kebijakan.

Pertemuan Tertutup Presiden, BI, dan BRIN Jadi Sorotan Publik

Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Istana mengenai agenda rinci pertemuan antara Presiden Prabowo, Gubernur BI, dan Kepala BRIN. Pertemuan tertutup ini memicu spekulasi terkait kemungkinan pembahasan redenominasi rupiah atau isu strategis ekonomi lainnya.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo juga mendatangi Istana pada Senin, 24 November 2025, pukul 13.18 WIB. Kedatangan Perry berlangsung tanpa penjelasan rinci, hanya mengenakan batik coklat tua dan langsung masuk ke area pertemuan.

Saat awak media menanyakan tujuan kedatangannya, Perry hanya memberikan jawaban singkat. “Terima kasih, selamat siang,” ucapnya sebelum melanjutkan langkah menuju ruang pertemuan, tanpa mengonfirmasi spekulasi terkait redenominasi.

Fenomena ini menyoroti bagaimana komunikasi kebijakan ekonomi di tingkat tertinggi masih bersifat terbatas. Publik dan pelaku pasar kini menunggu sinyal resmi terkait arah kebijakan moneter dan langkah potensial redenominasi rupiah dari pemerintah.

Redenominasi Rupiah, Peran BRIN dan Tantangan Kebijakan

Isu redenominasi rupiah kembali mencuat sebagai bagian dari wacana penguatan nilai tukar dan penyederhanaan transaksi keuangan. Redenominasi, jika dilakukan, memerlukan kajian komprehensif terkait dampak ekonomi, sosial, dan psikologis masyarakat, sehingga peran BRIN dalam memberikan analisis riset menjadi strategis.

Arif Satria menekankan bahwa kajian tersebut harus berbasis data dan penelitian ilmiah. BRIN memiliki kapasitas untuk menilai implikasi teknis dan dampak jangka panjang, termasuk pada stabilitas harga, transaksi pembayaran, dan literasi finansial masyarakat.

Selain aspek ekonomi, redenominasi juga menuntut koordinasi antara BI, Kementerian Keuangan, dan lembaga riset seperti BRIN. Koordinasi ini penting agar setiap kebijakan memiliki landasan riset yang kuat dan komunikasi publik yang efektif.

Sejauh ini, langkah pemerintah baru sebatas diskusi internal dan pertemuan dengan para pemangku kebijakan. BRIN menunggu mandat resmi dari Presiden Prabowo Subianto untuk memulai kajian dan memberikan rekomendasi konkret terkait strategi redenominasi.