Kelangkaan Lahan Mahal Picu Keresahan Pengembang Rumah Murah Di Kota Wisata

Kelangkaan Lahan Mahal Picu Keresahan Pengembang Rumah Murah Di Kota Wisata

JAKARTA - Menjamurnya sektor pariwisata di Kota Batu dan sekitarnya membawa dampak domino yang cukup berat bagi sektor properti, khususnya kategori hunian bersubsidi.

Memasuki tahun 2026, tantangan pembangunan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) semakin menemui jalan buntu akibat meroketnya harga tanah di wilayah yang kini lebih populer sebagai "Kota Wisata".

Para pengembang mulai mengeluhkan biaya akuisisi lahan yang tidak lagi sinkron dengan harga jual maksimal yang ditetapkan pemerintah, sehingga ketersediaan unit rumah subsidi kini berada dalam status langka.

Baca Juga

Ekspansi Strategis, PublikaLabs Rambah Industri Perfilman Lewat Kolaborasi dengan Langit 7 Studio

Kenaikan nilai tanah ini dipicu oleh tingginya minat investor untuk membangun vila, hotel, dan destinasi wisata baru. Akibatnya, lahan-lahan strategis yang dulunya direncanakan untuk pemukiman rakyat, kini berubah menjadi kawasan komersial dengan nilai jual yang sangat tinggi.

Kondisi ini menempatkan masyarakat lokal dalam posisi sulit untuk bisa memiliki hunian layak dengan harga terjangkau di tanah kelahiran mereka sendiri.

Dilema Pengembang Antara Biaya Produksi Tinggi Dan Harga Patokan Pemerintah

Para pengembang properti di Kota Wisata kini berada dalam tekanan besar. Di satu sisi, ada kewajiban dan tanggung jawab sosial untuk menyediakan hunian murah bagi rakyat. Namun di sisi lain, margin keuntungan semakin tergerus karena harga lahan tidak lagi masuk akal jika dibandingkan dengan batas atas harga rumah subsidi.

Tidak hanya soal tanah, kenaikan harga material bangunan di awal tahun 2026 juga menambah beban modal yang harus dikeluarkan oleh pihak pengembang.

Banyak proyek perumahan subsidi yang akhirnya tertunda atau dialihkan menjadi perumahan komersial kelas menengah guna menutupi biaya operasional. Jika situasi ini terus dibiarkan tanpa adanya intervensi dari pemerintah daerah, diprediksi pembangunan rumah subsidi di pusat Kota Wisata akan benar-benar terhenti dan bergeser jauh ke daerah pinggiran yang minim akses fasilitas umum.

Dampak Sosial Bagi Masyarakat Lokal Di Tengah Ekspansi Kawasan Wisata

Kebutuhan akan rumah murah di wilayah ini sebenarnya tetap tinggi, mengingat sektor pariwisata menyerap banyak tenaga kerja lokal yang masuk dalam kategori MBR. Namun, sulitnya menemukan rumah murah membuat para pekerja tersebut terpaksa tinggal jauh dari lokasi kerja atau tetap tinggal di hunian yang tidak layak.

Fenomena ini menciptakan ironi, di mana sebuah wilayah tumbuh pesat sebagai destinasi liburan mewah, namun masyarakat pendukungnya justru kesulitan memiliki atap sendiri.

Kurangnya ketersediaan hunian terjangkau ini juga berpotensi memicu masalah sosial di masa depan. Kelangkaan rumah subsidi di kawasan produktif akan memaksa adanya urbanisasi ke arah luar, yang jika tidak dikelola dengan baik akan merusak tata ruang dan lahan hijau yang menjadi daya tarik utama Kota Wisata.

Masyarakat berharap adanya solusi konkret agar mereka tidak sekadar menjadi penonton di tengah masifnya pembangunan hotel dan objek wisata.

Urgensi Intervensi Kebijakan Pemerintah Untuk Menjaga Stabilitas Hunian Rakyat

Menanggapi situasi yang kian mendesak ini, para pelaku usaha properti dan pengamat tata ruang mendesak pemerintah untuk segera turun tangan.

Diperlukan kebijakan khusus, seperti penyediaan bank tanah (land bank) khusus untuk perumahan rakyat atau pemberian insentif pajak bagi pengembang yang tetap berkomitmen membangun hunian subsidi di lahan premium.

Tanpa adanya regulasi yang melindungi alokasi lahan untuk hunian MBR, pasar akan sepenuhnya dikuasai oleh pengembang komersial yang mengincar segmen menengah ke atas.

Selain itu, penyederhanaan birokrasi perizinan juga dianggap sebagai salah satu cara untuk menekan biaya produksi. Jika proses perizinan bisa dipercepat dan biayanya ditekan, setidaknya pengembang memiliki sedikit ruang napas untuk menutupi tingginya harga tanah.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial agar kuota rumah subsidi di wilayah wisata tetap terjaga dan tepat sasaran.

Proyeksi Masa Depan Properti Di Kawasan Wisata Tahun 2026

Melihat tren yang ada, masa depan pembangunan rumah murah di kawasan wisata sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Jika harga lahan tetap tidak terkendali, maka konsep hunian vertikal atau rumah susun mungkin akan menjadi satu-satunya solusi logis untuk mengatasi keterbatasan lahan di Kota Wisata.

Namun, konsep ini pun memerlukan kesiapan infrastruktur dan perubahan pola pikir masyarakat yang terbiasa dengan hunian tapak.

Harapannya, pada sisa tahun 2026 ini, ada langkah nyata yang diambil untuk menyeimbangkan antara kepentingan industri pariwisata dan kebutuhan dasar masyarakat akan tempat tinggal. Keseimbangan ini penting untuk memastikan bahwa Kota Wisata tetap menjadi tempat yang nyaman tidak hanya bagi wisatawan, tetapi juga bagi warganya yang berhak atas rumah murah dengan harga yang wajar dan akses yang memadai.