KKP dan Yayasan Pesisir Lestari Dorong Ekonomi Biru Berkelanjutan Melalui Perlindungan Ekosistem Laut

KKP dan Yayasan Pesisir Lestari Dorong Ekonomi Biru Berkelanjutan Melalui Perlindungan Ekosistem Laut

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan penguatan ekonomi biru Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perlindungan ekosistem laut. Komitmen ini kembali digaungkan dalam forum bertajuk “Sinergi Ekonomi Biru yang Selaras dengan Perlindungan Ekosistem Melalui Aksi Nyata di Tingkat Tapak” yang digelar KKP bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) di Jakarta.

Forum menekankan masa depan ekonomi laut Indonesia bertumpu pada kolaborasi nyata bersama masyarakat pesisir sebagai aktor utama. Berbagai pemangku kepentingan hadir dalam forum tersebut, termasuk KKP, Bappenas, Pemprov Nusa Tenggara Barat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan masyarakat pesisir dan kelompok disabilitas.

Konsolidasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk menjembatani kebijakan ekonomi biru nasional dengan implementasi konkret di lapangan. Para peserta sepakat tantangan saat ini bukan lagi pada perumusan kebijakan, melainkan penyelarasan pelaksanaan lintas sektor agar tidak berjalan parsial dan kehilangan dampak jangka panjang.

Baca Juga

Dinamika Harga BBM 26 Februari 2026 Dan Kelangkaan Shell V Power

Praktik Baik di Tingkat Tapak

Direktur Yayasan Pesisir Lestari Dina Kosasih mencontohkan praktik baik di Teluk Jor, NTB, yang menunjukkan tata kelola pesisir berbasis masyarakat mampu menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Model kolaboratif pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil dinilai efektif untuk direplikasi di berbagai daerah pesisir Indonesia.

“Penguatan peran masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci agar ekonomi biru tidak berhenti sebagai jargon kebijakan,” kata Dina, Kamis, 26 Februari 2026. Praktik ini menegaskan masyarakat bukan sekadar penerima manfaat, tetapi juga pengelola aktif ekosistem laut.

Direktur Konservasi Ekosistem KKP Firdaus Agung menegaskan konservasi merupakan fondasi strategis pembangunan ekonomi biru. “Konservasi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, dengan masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar pihak yang dilibatkan," ujarnya.

Integrasi Kebijakan dan Inklusi Sosial

Perwakilan Bappenas menyoroti pentingnya integrasi ekonomi biru dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tujuannya agar manfaat ekonomi biru benar-benar dirasakan masyarakat pesisir, bukan sekadar tertulis dalam kebijakan formal.

Forum juga menekankan pengarusutamaan GEDSI (Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion) sebagai bagian integral tata kelola pesisir yang adil dan berkelanjutan. Partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya ditegaskan penting, bukan sekadar pelengkap program.

Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif proyek HATCH (Harnessing Adaptive Conservation Through Social Enterprises and Learning Hubs) yang didukung COAST Facility Indonesia dan didanai Pemerintah Inggris. Hasil pertemuan diharapkan menjadi rujukan untuk memperkuat kebijakan dan praktik ekonomi biru agar lebih adaptif, inklusif, dan berbasis dampak nyata bagi masyarakat pesisir.

Strategi dan Rekomendasi Ekonomi Biru

Ketua Lembaga Pengelola Awik-Awik Teluk Jor Mustamin menegaskan ekonomi biru hanya akan berhasil jika laut tidak dipandang semata sebagai komoditas. Laut harus menjadi ruang hidup yang dikelola bersama masyarakat pesisir sebagai mitra strategis, sehingga kesejahteraan dan ekosistem dapat terjaga secara berkelanjutan.

Sejumlah rekomendasi strategis dirumuskan, termasuk harmonisasi ekonomi biru dengan perlindungan ekosistem dan penguatan tata kelola pesisir yang inklusif serta transparan. Forum juga menekankan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha sosial mikro dan perluasan skema pendanaan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat pesisir.

“Forum mendorong pembentukan kemitraan multipihak di tingkat tapak agar kolaborasi tidak berhenti pada tataran wacana,” kata Mustamin. Kolaborasi ini diharapkan membangun ekosistem ekonomi biru yang berkelanjutan, adaptif, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir seluruh Indonesia.