Sovereign Green Fund Jadi Kunci Utama Target Transisi Energi

ilustrasi sovereign green fund

JAKARTA – Implementasi Sovereign Green Fund menjadi langkah strategis guna membiayai proyek 100 GW energi surya demi mencapai kemandirian energi nasional yang berkelanjutan.

Langkah besar Indonesia dalam mengejar target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya sebesar 100 GW memerlukan dukungan finansial yang sangat masif. Mengandalkan APBN secara konvensional bukan merupakan pilihan realistis karena beban fiskal yang sudah cukup berat untuk sektor kesehatan dan pendidikan.

Pemerhati kebijakan publik, Feiral Rizky Batubara berpendapat, bahwa kehadiran Sovereign Green Fund berfungsi sebagai instrumen rekayasa fiskal yang mampu mengonversi kekayaan energi konvensional menjadi fondasi energi masa depan.

Baca Juga

PLN Dorong Green Mining Lewat Pasokan Listrik Hijau di Sektor Tambang

"Jawaban atas tantangan ini terletak pada pembentukan Sovereign Green Fund, sebuah dana berdaulat yang dirancang khusus untuk membiayai infrastruktur energi bersih secara berkelanjutan," ujar Feiral Rizky Batubara, sebagaimana dilansir dari sumbernya, Selasa (28/4/2026).

Sumber pendanaan lembaga ini nantinya dapat dioptimalkan melalui skema windfall tax pada sektor energi fosil yang selama ini menikmati keuntungan besar dari lonjakan harga komoditas. Sebagian dari keuntungan tersebut dialokasikan kembali untuk membangun infrastruktur energi masa depan yang lebih ramah lingkungan.

Feiral Rizky Batubara menjelaskan, bahwa penerapan pajak keuntungan tidak terduga tersebut tidak bertujuan untuk melemahkan pelaku industri, melainkan sebagai langkah koreksi terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan.

"Dana ini perlu dipisahkan secara jelas dari anggaran umum negara dan dilindungi melalui kerangka hukum yang kuat," kata Feiral Rizky Batubara, Selasa (28/4/2026).

Fokus utama dari penggunaan dana ini mencakup pembiayaan awal proyek surya skala besar serta penguatan jaringan listrik modern yang mampu menyerap energi terbarukan secara efisien. Keberadaan dana berdaulat ini juga diharapkan mampu memberikan jaminan risiko bagi para investor swasta.

Menurut pandangan Feiral Rizky Batubara, kepastian pendanaan dalam jangka panjang akan menurunkan biaya modal secara signifikan sehingga harga listrik hijau menjadi lebih kompetitif.

"Investor tidak hanya datang untuk membangun pembangkit, tetapi juga untuk mendirikan fasilitas manufaktur panel surya, baterai, dan komponen pendukung lainnya," tutur Feiral Rizky Batubara, Selasa (28/4/2026).

Efek domino dari kebijakan ini adalah terciptanya klaster industri baru yang memiliki nilai tambah tinggi bagi perekonomian nasional. Selain itu, ketergantungan terhadap pendanaan asing yang sering kali membawa syarat tertentu dapat diminimalisir demi kedaulatan kebijakan.

Feiral Rizky Batubara menegaskan, melalui skema pembiayaan yang mandiri, Indonesia memiliki otonomi penuh dalam menentukan arah transisi energi dan melindungi kepentingan industri dalam negeri.

"Kini saatnya pemerintah mengambil langkah tegas untuk membangun arsitektur pembiayaan yang mandiri dan berdaulat," pungkas Feiral Rizky Batubara, Selasa (28/4/2026).

Optimalisasi subsidi energi yang lebih tepat sasaran juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari strategi penguatan modal dana hijau ini. Dengan desain tata kelola yang transparan, Indonesia berpeluang besar menjadi pemimpin pasar energi bersih di kawasan regional.