Dilema Gas Bumi dalam Ambisi Transisi Energi Indonesia

ilustrasi gas bumi

JAKARTA – Gas bumi sering disebut jembatan transisi energi Indonesia namun langkah ini menyimpan risiko besar bagi target emisi nol bersih dan stabilitas ekonomi.

Pemanfaatan komoditas ini diklaim mampu menekan emisi jika dibandingkan dengan penggunaan batu bara pada sektor pembangkit listrik.

Namun, narasi tersebut mendapatkan tantangan serius karena investasi masif pada infrastruktur gas justru dapat memperpanjang usia penggunaan bahan bakar fosil di tanah air.

Baca Juga

Pertamina Perkuat Sistem Pelayaran demi Stabilitas Energi Nasional

"Pembangunan infrastruktur gas yang sangat masif justru berisiko menciptakan carbon lock-in yang sulit dilepaskan dalam jangka panjang," ujar Direktur Eksekutif Trend Asia, Bhima Yudhistira, sebagaimana dilansir dari sumbernya, Senin (4/5/2026).

Bhima berpendapat, bahwa ketergantungan pada gas bumi akan membuat pendanaan untuk energi terbarukan yang benar-benar bersih menjadi terhambat.

Kekhawatiran muncul mengenai potensi aset terbengkalai jika dunia bergerak lebih cepat menuju dekarbonisasi total.

Ekonomi nasional dapat terbebani oleh biaya impor atau subsidi gas yang tidak stabil di pasar global.

Pengembangan tenaga surya dan angin seharusnya menjadi prioritas utama ketimbang memperlebar jalur bagi gas bumi.

Transisi energi memerlukan kepastian kebijakan agar investasi tidak terjebak pada solusi semu yang tetap menghasilkan karbon.

Pemerintah perlu meninjau ulang rencana penambahan kapasitas pembangkit berbasis gas dalam RUPTL mendatang.

Tanpa langkah berani untuk beralih sepenuhnya, target emisi 0 persen pada 2060 mungkin sulit tercapai tepat waktu.