Transisi Energi Ancam Hak Pekerja Tanpa Perlindungan Memadai

ilustrasi Hak Pekerja

JAKARTA – Transisi energi berisiko mengancam hak pekerja jika dilakukan tanpa skema perlindungan memadai bagi buruh di sektor industri terdampak.

Pergeseran dari energi fosil menuju sumber energi terbarukan saat ini tengah menjadi fokus utama dalam kebijakan ekonomi nasional maupun global.

Namun, transformasi besar ini membawa konsekuensi serius bagi ribuan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor industri konvensional.

Baca Juga

Pemprov DKI Perpanjang Bebas Pajak Kendaraan Listrik Jakarta

"Pemerintah harus memastikan bahwa transisi energi tidak meninggalkan para pekerja atau mengabaikan hak-hak dasar mereka dalam proses perubahan ini," tegas Ahmad, salah satu perwakilan serikat buruh dalam diskusi publik, Senin (4/5/2026).

Ahmad menekankan bahwa tanpa adanya peta jalan perlindungan yang jelas, jutaan orang yang bekerja di sektor tambang dan pembangkit listrik terancam kehilangan mata pencaharian secara mendadak.

Fenomena ini memerlukan perhatian serius agar dekarbonisasi tidak menciptakan ketimpangan sosial baru di tengah masyarakat luas.

Beberapa pengamat ekonomi juga menyoroti pentingnya program pelatihan ulang bagi tenaga kerja agar mereka bisa beradaptasi dengan teknologi baru.

Kurangnya akses terhadap pengembangan keterampilan membuat posisi pekerja lokal semakin terpinggirkan oleh tenaga ahli asing dalam proyek energi bersih.

"Kita tidak ingin transisi hijau ini justru menghasilkan kemiskinan baru akibat hilangnya lapangan kerja secara masif tanpa solusi alternatif," kata Siti, peneliti kebijakan publik, sebagaimana dilansir dari sumbernya, Senin (4/5/2026).

Siti menambahkan, pemerintah perlu segera menyusun regulasi yang mewajibkan perusahaan pemberi kerja untuk memberikan jaminan transisi yang adil bagi setiap individu.

Dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan organisasi buruh menjadi kunci utama dalam meminimalisir dampak negatif perubahan iklim terhadap ekonomi kerakyatan.

Dukungan finansial dan jaminan sosial jangka panjang harus dipersiapkan sejak dini sebelum penutupan aset-aset energi fosil dilakukan secara total.

Keberhasilan transisi energi diukur bukan hanya dari penurunan emisi karbon, tetapi juga dari kemampuannya menjaga martabat dan kesejahteraan seluruh lapisan pekerja.