Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Transformasi Energi Indonesia

Menteri BUMN Erick Thohir (FOTO: NET)

JAKARTA - Perubahan pada sektor energi tidak boleh hanya sekadar mengganti penggunaan bahan bakar fosil menjadi energi terbarukan.

Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa transformasi tersebut mampu memberikan keadilan secara sosial, ekonomi, serta lingkungan bagi semua lapisan masyarakat.

Selama ini, pembahasan mengenai energi hijau seringkali hanya terfokus pada sisi teknologi dan investasi, seperti target emisi karbon maupun hilirisasi nikel.

Baca Juga

PGEO Hemat Energi 90.502 MWh di 2025, Operasi Rendah Karbon Menguat

Padahal, masyarakat luas lebih mengkhawatirkan hal-hal mendasar seperti keterjangkauan tarif listrik, stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga jaminan keamanan lapangan kerja mereka.

Jika reformasi energi hanya mengutamakan proyek skala besar dan kepentingan industri, maka masyarakat berisiko menjadi korban.

Potensi kenaikan tarif listrik serta mahalnya teknologi ramah lingkungan dikhawatirkan memperlebar ketimpangan, sehingga energi hijau hanya dinikmati kalangan atas sementara warga bawah terbebani biaya hidup.

Indonesia memiliki peluang besar dalam ekonomi hijau melalui cadangan nikel untuk industri baterai, namun di beberapa wilayah tambang, warga lokal justru menghadapi kerusakan lingkungan dan konflik lahan.

Reformasi energi wajib memastikan masyarakat di daerah penghasil memperoleh manfaat nyata berupa pendidikan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan agar tidak kehilangan ruang hidupnya.

Negara harus hadir sebagai pelindung publik dan bukan sekadar menjadi fasilitator bagi masuknya investasi.

Terdapat lima langkah prioritas yang harus dilakukan: menjamin tarif terjangkau, subsidi teknologi hijau rumah tangga, pembukaan lapangan kerja baru, tanggung jawab lingkungan perusahaan, serta pelibatan masyarakat lokal.

Tanpa langkah tersebut, reformasi energi hanya akan menjadi agenda para elite semata.

Ragil Chaniago, Pakar Energi Adidaya Institute, melihat bahwa Indonesia saat ini masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap batu bara.

Menurut pandangannya, tekanan terhadap tenaga kerja di sektor ini akan terjadi secara bertahap dalam jangka waktu yang panjang.

Ia mencatat pemerintah masih bersikap sangat berhati-hati, seperti terlihat pada kelanjutan program pensiun dini PLTU yang berjalan lambat.

“Seperti pembatalan rencana penutupan PLTU Cirebon-1 sebagai project flagship pensiun dini PLTU, yang rencana awal ditutup tahun 2035,” ujar Ragil pada Sabtu (9/5/2026).

Ia berpendapat tantangan utamanya adalah mempersiapkan transformasi ekonomi sebelum permintaan global terhadap fosil menurun secara drastis.

Jika terlambat melakukan persiapan, maka daerah penghasil batu bara akan menghadapi risiko ekonomi yang sangat serius.

Selain itu, diperlukan komitmen penuh karena target zero emission 2060 sangat ambisius dan berisiko tinggi jika persiapannya tidak matang.

Ragil menganalisis bahwa pembiayaan menjadi faktor kunci keberhasilan transisi yang tidak mungkin hanya mengandalkan APBN atau BUMN.

Oleh karena itu, sumber pendanaan seperti JETP atau green financing menjadi alternatif yang penting bagi Indonesia.

Namun, pemerintah harus tetap kritis karena sebagian besar dana tersebut merupakan utang yang berbunga.

Terdapat persoalan mengenai pembagian beban biaya antara negara maju dan negara berkembang.

“Di sisi lain, penggunaan dana ini tetap harus mempertimbangkan aspek kelayakan secara ekonomi,” kata dia.

Ia juga mengingatkan agar dana transisi digunakan untuk membangun kapasitas industri domestik serta transfer teknologi agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar bagi pemain asing.

“Sebab pada akhirnya, keberhasilan transisi energi bukan hanya soal penurunan emisi, tetapi juga soal apakah transisi tersebut mampu memperkuat ketahanan dan kedaulatan ekonomi nasional,” tambah Ragil.

Freesca Syafitri, Pengamat Kebijakan Publik UPNVJ, menilai banyak agenda transisi yang kurang memperhatikan nasib para pekerja di sektor fosil.

Pengabaian terhadap mereka dapat memicu terjadinya resistensi sosial dan politik di tengah masyarakat.

Ia menekankan perlunya sebuah peta jalan transisi pekerjaan menuju sektor hijau seperti konstruksi atau manufaktur baterai.

Pemerintah disarankan untuk membentuk Dana Transisi Tenaga Kerja Fosil guna pelatihan dan perlindungan pendapatan.

“Jangan menciptakan pengangguran. Transisi energi bisa gagal secara sosial jika PLTU dan tambang ditutup, tetapi pekerjaan hijau belum tersedia. Ini bisa menciptakan green unemployment,” ujar Freesca, Sabtu (9/5/2026).

Terkait pendanaan hijau, Freesca memperingatkan agar Indonesia selalu waspada terhadap jebakan utang hijau atau dominasi oligarki hijau.

Jangan sampai proyek hijau hanya memberikan keuntungan bagi investor tetapi tidak terjangkau bagi rakyat.

“Jangan sampai JETP/ETM menjadi instrumen geopolitik yang mengurangi kedaulatan kebijakan energi Indonesia,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa pendanaan ini mayoritas bukan merupakan hibah murni.

Jika dana tersebut justru menambah beban utang dan menaikkan tarif listrik, maka transisi energi akan berubah menjadi masalah baru.

Negara harus tetap memegang kendali atas arah investasi swasta serta memastikan adanya transparansi.

Risiko proyek tidak boleh hanya dibebankan kepada negara atau konsumen, melainkan investor juga harus menanggungnya secara proporsional.

Risiko terbesar dari transisi yang tidak terkawal dengan baik adalah munculnya ketimpangan hijau atau green inequality.

“Biaya transisi tidak boleh dibebankan ke rakyat kecil. Kenaikan tarif, pengurangan subsidi, atau biaya infrastruktur hijau harus dirancang agar tidak membebani rumah tangga miskin dan UMKM,” lanjut Freesca.

Reformasi energi harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas hidup, memberikan listrik bersih ke desa terpencil, serta menyediakan udara sehat dan lapangan kerja baru bagi generasi muda.

Inti dari reformasi ini adalah upaya menyelamatkan bumi sekaligus menghadirkan keadilan yang nyata bagi manusia.