IPA Ungkap Hambatan Eksplorasi: Investor Butuh Kepastian Hukum
JAKARTA PUSAT - Di tengah upaya pemerintah mengejar target produksi minyak dan gas nasional, kalangan industri hulu migas kembali mengingatkan pentingnya kepastian usaha bagi investor.
Executive Director Indonesia Petroleum Association, Marjolijn Wajong, menilai tantangan eksplorasi saat ini bukan hanya soal potensi cadangan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, perizinan, dan fleksibilitas fiskal.
Dalam dialog dengan wartawan, Marjolijn menegaskan bahwa industri memahami berbagai kebijakan baru pemerintah dibuat untuk kepentingan nasional.
Namun, menurutnya, perubahan aturan yang berdampak langsung pada kontrak bisnis perlu disertai ruang negosiasi dan mekanisme kompensasi agar iklim investasi tetap sehat.
“Bukan berarti peraturan itu tidak perlu. Kami memahami ada sebabnya. Tetapi kalau ada perubahan dari yang sebelumnya sudah diatur dalam kontrak, tentu ada akibat bisnisnya,” ujar Marjolijn, Senin siang (12/05/2026), di Jakarta.
Ia mencontohkan aturan mengenai penggunaan dana hasil ekspor kontraktor migas, di mana sebelumnya kontraktor memiliki keleluasaan menggunakan dana tersebut sesuai hak dalam kontrak, namun kini terdapat pengaturan baru yang memengaruhi fleksibilitas bisnis perusahaan.
Hal serupa juga terjadi pada penjualan bagian produksi milik kontraktor.
“Secara kontrak kami punya hak untuk menjual secara bebas, tetapi sekarang ada beberapa aturan tambahan,” katanya.
Menurut Marjolijn, perubahan seperti itu semestinya tidak hanya dikomunikasikan, tetapi juga dibicarakan solusi atau kompensasinya agar keberlanjutan bisnis tetap terjaga.
IPA juga menyoroti kondisi eksplorasi migas Indonesia yang kini semakin menantang karena lapangan-lapangan baru berada di wilayah kompleks dengan biaya tinggi, sehingga industri berharap adanya terobosan fiskal yang lebih kompetitif.
Salah satu skema yang dianggap menarik adalah mekanisme “assume and discharge” yang pernah berlaku pada kontrak sebelum 2010, di mana kontraktor hanya membayar pajak akhir sementara pajak tidak langsung ditanggung pemerintah.
“Nah itu keren banget,” kata Marjolijn sambil menilai skema tersebut pernah menjadi daya tarik besar bagi investor migas.
Setelah 2010 skema itu berubah, dan meski sempat ada perbaikan regulasi pada 2017, IPA menilai implementasinya belum otomatis sehingga masih memperpanjang proses administrasi.
“Kalau itu bisa berlaku otomatis, itu bagus,” ujarnya.
Meski memberikan catatan kritis, Marjolijn menegaskan pemerintah telah melakukan banyak pembenahan dalam beberapa tahun terakhir dan meminta publik melihat perkembangan sektor migas secara adil.
Sejak 2020 hingga sekarang terdapat berbagai perubahan positif, termasuk fleksibilitas pemilihan skema kontrak antara gross split maupun cost recovery split.
“Perubahan itu ada. Itu menurut saya bagus,” katanya.
Namun tantangan operasi migas saat ini semakin berat, sehingga IPA berharap pemerintah terus membuka ruang evaluasi kebijakan dengan melihat praktik negara lain sebagai pembanding.
“Nah jadi tolong dilihat hal-hal lain apa lagi yang bisa diperbaiki. Kadang-kadang kami juga melihat negara lain memberi insentif tertentu, mungkin itu bisa dipertimbangkan,” tutur Marjolijn.
Pernyataan IPA tersebut menjadi sinyal bahwa Indonesia dituntut memiliki regulasi yang konsisten, adaptif, dan memberi kepastian jangka panjang bagi investor di tengah persaingan global.
Praktisi sekaligus akademisi ekonomi energi, Dr. A Rinto Pudyantoro, menambahkan bahwa melihat migas hanya dari sisi lifting dan investasi adalah pandangan yang sempit karena industri ini menciptakan efek berganda bagi ekonomi.
Uang dari migas mengalir ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil, membiayai pembangunan, serta menggerakkan usaha lokal dan membuka lapangan kerja.
Namun, di lapangan sering kali terjadi kesenjangan sosial di mana masyarakat sekitar merasa tertinggal, yang menurut Rinto merupakan persoalan komunikasi mengenai kontribusi nyata industri migas.
Kontribusi terbesar seperti pajak dan dana bagi hasil sering tidak terlihat langsung oleh masyarakat dibandingkan program CSR yang nilainya lebih kecil.
Peran IPA menjadi krusial untuk menjaga keberlanjutan industri melalui reformasi fiskal dan mendapatkan dukungan sosial dari masyarakat atau social license to operate.
Transformasi industri migas juga perlu menyentuh sisi narasi agar masyarakat memahami dampak nyata dari aktivitas migas bagi kehidupan mereka sehari-hari.
Saat ini industri hulu migas Indonesia berada di persimpangan antara kebutuhan meningkatkan produksi dan tuntutan agar manfaatnya terasa lebih adil bagi publik.
Kuncinya adalah memastikan kontribusi industri ini tidak hanya terjadi, tetapi juga dipahami sebagai sektor yang memberi makna bagi masyarakat luas.
