Sebut BBM Sawit Mahal, IESR Ingatkan Beban Fiskal
JAKARTA - Krisis energi yang melanda Indonesia saat ini pada dasarnya merupakan krisis energi fosil akibat tingginya ketergantungan negara terhadap komoditas tersebut, yang harganya sangat volatil karena berbagai faktor pasar global.
Oleh sebab itu, pengurangan bauran energi fosil menjadi langkah mutlak yang harus diambil demi meraih kemandirian dan kedaulatan energi yang dicita-citakan.
Pandangan ini diutarakan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR).
Dalam pidato di Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026), Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tengah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya domestik demi menekan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).
Presiden Prabowo menyatakan untuk mengatasi krisis energi, pemerintah mempercepat produksi solar dari minyak sawit (crude palm oil, CPO) serta mengkaji produksi bensin dari bahan sejenis.
Di samping biofuel berbasis sawit, pemerintah pun menyiapkan pengembangan energi dari batu bara lewat produksi bahan bakar sintetis dan teknologi gasifikasi.
Bahkan, Presiden Prabowo menyebutkan limbah pertanian juga akan dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang murah dan mudah diakses masyarakat sebagai bagian strategi diversifikasi energi.
IESR menilai usulan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi melalui bahan bakar berbasis batu bara maupun minyak sawit berpotensi meningkatkan biaya energi dan belum tentu menjawab akar persoalan jika krisis sejenis terulang di masa depan.
Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo, menyebut berbagai alternatif itu merupakan sumber energi yang lebih mahal dibandingkan energi fosil yang digantikan, sehingga berisiko menambah beban fiskal di sektor energi.
“Selain itu, minyak sawit dan batu bara juga merupakan komoditas yang tetap terpapar risiko pasar serupa dengan bahan bakar minyak,” katanya, dalam sebuah keterangan tertulis, Rabu (20/5/2026).
Lebih lanjut, Deon menuturkan kebijakan tersebut berpotensi memicu benturan antara agenda swasembada pangan dengan target kemandirian energi.
Meningkatnya permintaan terhadap limbah jagung dan kelapa sawit untuk energi dapat mengancam ketersediaannya bagi kebutuhan pakan ternak dan minyak goreng, yang merupakan kebutuhan vital bagi petani serta masyarakat luas.
“IESR mendorong pemerintah untuk memfokuskan upaya pada langkah-langkah yang secara sistematis dapat meningkatkan bauran energi terbarukan, sekaligus mendorong efisiensi energi melalui elektrifikasi, baik pada sektor transportasi melalui kendaraan listrik, maupun pada kebutuhan industri dan rumah tangga,” ucapnya.
IESR menyambut baik ambisi pemerintah dalam mempercepat transisi energi guna meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi.
Terkait visi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW yang disampaikan Presiden Prabowo, IESR memandang aspirasi ini sebagai sinyal komitmen politik yang positif.
Meski demikian, menurut IESR, target pencapaian dalam kurun waktu tiga tahun merupakan tantangan yang sangat besar dari sisi lini masa maupun perspektif teknis.
Oleh karena itu, IESR menekankan pentingnya aspek rasionalitas dalam tahapan implementasi agar visi besar ini dapat dieksekusi secara berkelanjutan tanpa mengabaikan kesiapan industri, stabilitas sistem, serta ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten.
Direktur Riset dan Inovasi IESR, Raditya Wiranegara, menyatakan hal yang tak kalah penting adalah kejelasan mengenai institusi pemerintah mana yang akan memimpin implementasi visi tersebut.
Mandat kelembagaan yang jelas sangat krusial untuk menentukan efektivitas koordinasi lintas sektor, pembagian peran, perencanaan program, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan.
“Sementara itu, di sektor transportasi, elektrifikasi kendaraan pribadi merupakan salah satu jalur transisi energi yang perlu didorong. Konversi kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik dapat menjadi salah satu pendekatan untuk memanfaatkan aset kendaraan yang sudah ada. Namun, terdapat setidaknya dua hal penting yang perlu diperhatikan,” katanya.
Pertama, imbuh Radit, total biaya konversi saat ini cenderung masih mahal, bahkan jika dibandingkan dengan pembelian kendaraan listrik baru.
Porsi biaya terbesar terletak pada baterai dan conversion kit—yang mencakup inverter serta motor listrik—dengan porsi lebih dari setengah total biaya konversi.
Kedua, ekosistem konversi kendaraan listrik di tanah air belum terbentuk secara memadai.
Jumlah bengkel konversi masih terbatas, sedangkan komponen utama yang dibutuhkan masih harus didatangkan dari luar negeri (impor).
Hal ini perlu menjadi perhatian serius, mengingat tujuan utama elektrifikasi kendaraan adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.
“Dengan demikian, kelayakan konversi kendaraan BBM ke listrik pada akhirnya sangat bergantung pada aspek keekonomian. Pertanyaan utamanya adalah apakah konversi tersebut dapat menjadi solusi yang benar-benar ekonomis, baik bagi konsumen maupun bagi upaya transisi energi nasional,” ucap Radit.
