Teguh Iswara Ungkap Strategi Tekan Emisi Karbon di Sulsel
MAKASSAR - Integrasi berbagai moda transportasi serta penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) menjadi pondasi utama untuk menurunkan emisi karbon di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Hal tersebut diutarakan anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai NasDem, Teguh Iswara Suardi, kala menjadi narasumber dalam Seminar Nasional SPACE+ 2026 yang diadakan Student Planning Society (SPACE) Universitas Hasanuddin bertema ‘Infrastructure and Transportation Decarbonization’ di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (6/6/2026).
“Membangun infrastruktur transportasi rendah karbon tidak bisa dilakukan secara parsial. Seluruh moda yang ada di Sulawesi Selatan, mulai dari pelabuhan, bandara, kereta api, hingga jalur pedestrian, harus saling terhubung tanpa sekat,” ungkap Teguh.
Teguh menjelaskan, Sulawesi Selatan saat ini telah memiliki pelabuhan, bandara, serta kereta api.
Akan tetapi, tantangan saat ini adalah bagaimana seluruh sistem tersebut terintegrasi agar mobilitas masyarakat lebih mudah dan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dapat berkurang.
Legislator NasDem dari Dapil Sulsel II tersebut juga menyoroti potensi besar jalur Kereta Api Makassar–Parepare.
Baginya, jalur tersebut tidak sekadar menjadi alat angkut, tetapi juga sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi baru di kawasan sekitar stasiun.
Namun, potensi tersebut baru bisa optimal jika pemerintah daerah bertindak proaktif.
Teguh mendesak pemda agar segera menyediakan transportasi pengumpan (feeder), pusat informasi pariwisata, fasilitas komersial, hingga ruang publik di area simpul transportasi.
“Transportasi publik yang terintegrasi akan menciptakan budaya mobilitas baru yang lebih efisien, meningkatkan aksesibilitas, sekaligus menekan emisi karbon secara signifikan,” paparnya.
Teguh turut menekankan pentingnya konsep TOD, yaitu model pembangunan kawasan yang menggabungkan hunian, fasilitas umum, ruang terbuka hijau, dan pusat ekonomi dalam satu titik yang terkoneksi langsung dengan transportasi massal.
TOD dianggap sebagai solusi efektif untuk mengatasi urban sprawl.
Konsep ini mendorong masyarakat agar lebih sering berjalan kaki, bersepeda, atau memakai angkutan umum dalam kegiatan sehari-hari.
“Pembangunan kota harus dirancang lebih kompak dan efisien. TOD bukan hanya solusi transportasi, tetapi juga solusi perumahan, lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” jelas Teguh.
Pada kesempatan itu, Teguh memastikan pihak parlemen bakal terus mengawal pembangunan berkelanjutan ini lewat fungsi legislasi, pengawasan, serta penganggaran.
“Saat ini DPR RI tengah menggodok revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Salah satu poin krusial yang dimasukkan adalah standarisasi kebijakan transportasi yang adaptif terhadap teknologi dan ramah lingkungan,” jelas Teguh.
Walau begitu, ia mengingatkan bahwa regulasi tidak akan efektif tanpa komitmen politik (political will) dan kolaborasi antar-sektor.
Teguh berharap generasi muda, khususnya mahasiswa teknik serta perencanaan wilayah dan kota (PWK) Universitas Hasanuddin, mau mengambil peran aktif.
“Indonesia membutuhkan lebih banyak tenaga ahli, perencana, dan insinyur yang mampu menghadirkan solusi pembangunan berkelanjutan. Generasi muda harus menjadi bagian dari perubahan tersebut,” pungkas Teguh.
