Hamas Serukan Liga Arab dan OKI Tolak Rencana Pengusiran Trump terhadap Warga Palestina

Hamas Serukan Liga Arab dan OKI Tolak Rencana Pengusiran Trump terhadap Warga Palestina

JAKARTA - Dalam sebuah langkah yang menegaskan ketegangan politik di Timur Tengah, Hamas, kelompok pejuang yang dominan di Gaza, mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu dalam menolak rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Rencana yang mendapat kecaman luas ini mencakup pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza dan mengubahnya menjadi wilayah yang disebut Trump sebagai "Riviera Timur Tengah".

Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, menekankan pentingnya solidaritas regional dalam menghadapi rencana ini. "Kami menghargai posisi Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan semua negara yang menentang usulan pengusiran paksa Trump," ungkap Qassem dalam sebuah pernyataan resmi yang diterima oleh kantor berita Anadolu pada Kamis, 13 Februari 2025. Dia menambahkan, pertemuan puncak Arab yang akan diadakan pada 27 Februari mendatang, serta pertemuan tingkat menteri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), harus menghasilkan sikap tegas menolak rencana Trump tersebut.

Strategi Gabungan untuk Menghadapi Ancaman

Menghadapi situasi ini, Qassem mendesak adanya pengembangan strategi gabungan antara negara-negara Arab dan Islam untuk menghentikan implementasi rencana yang dinilai ekstrem tersebut. "Pernyataan Trump tentang pengusiran mencerminkan keselarasannya dengan sayap kanan di pemerintahan Israel," lanjut Qassem, menunjukkan relasi erat antara usulan ini dengan dinamika politik internal Israel yang cenderung mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.

Usulan Trump, yang mengundang reaksi keras tidak hanya dari Palestina dan negara-negara Arab, juga ditentang oleh beberapa negara besar di dunia seperti Kanada, Prancis, Jerman, dan Inggris. Pada hari Selasa, pemerintah Mesir telah menyatakan keinginannya untuk menyusun rencana pembangunan kembali Gaza tanpa melakukan pengusiran terhadap penduduk setempat, langkah yang sejalan dengan penolakan luas terhadap kebijakan migrasi paksa.

Pertaruhan Terhadap Gencatan Senjata dan Kesepakatan Pertukaran Tahanan

Qassem juga mengingatkan bahwa penolakan pemerintah Israel untuk sepenuhnya melaksanakan kesepakatan mengenai gencatan senjata dan pertukaran tahanan memperburuk keadaan. "Hamas tetap berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian seperti yang direncanakan," katanya, menggarisbawahi bahwa Israel harus bertindak sesuai dengan kesepakatan tersebut.

Sejak diberlakukannya gencatan senjata pada 19 Januari di Gaza, yang mengakhiri perang genosida Israel yang telah menewaskan lebih dari 48.200 orang—sebagian besar di antaranya adalah wanita dan anak-anak—situasi di wilayah itu tetap genting. Blokade yang telah berlangsung selama 18 tahun menjadikan Gaza sebagai "penjara terbuka terbesar di dunia", dengan hampir 2 juta dari 2,3 juta penduduknya terpaksa mengungsi di tengah kekurangan bahan kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan obat-obatan akibat pembatasan yang terus diberlakukan oleh Israel.

Dukungan Internasional dan Tekanan kepada Israel

Baca Juga

Jadwal Serie A 2025 26 Pekan Ketiga: Derby Juventus Inter

Dukungan dari berbagai negara dan organisasi internasional diharapkan mampu memberi tekanan lebih kepada Israel dan AS untuk mengubah pendekatan mereka dalam menangani krisis ini. Beban penderitaan warga Gaza sudah sangat berat, dan solusi politik yang lebih manusiawi dan adil sangat dibutuhkan.

"Oleh karena itu, keterlibatan aktif dan berkesinambungan dari komunitas internasional sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak rakyat Palestina dihormati dan dilindungi," tegas Qassem, menekankan pentingnya solidaritas global dalam upaya mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.

Prospek Gencatan Senjata dan Masa Depan Penduduk Gaza

Dalam perkembangan terbaru, Hamas telah menyatakan akan melanjutkan pembebasan sandera sesuai jadwal pada hari Sabtu jika Israel memenuhi ketentuan perjanjian gencatan senjata. Komitmen ini menunjukkan tekad Hamas untuk menjaga momentum perdamaian, meskipun menghadapi ancaman kebijakan pengusiran yang diusulkan oleh Trump.

Rencana pengusiran ini menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi masa depan penduduk Gaza, yang telah lama menderita akibat krisis kemanusiaan berkepanjangan yang diperparah oleh blokade. Keberhasilan atau kegagalan dalam menghalangi implementasi rencana Trump akan sangat memengaruhi dinamika geopolitik di kawasan dan kehidupan warga sipil yang tinggal di sana.

Dengan demikian, semua pihak yang terlibat diharapkan dapat menemukan jalan menuju solusi yang berkelanjutan dan adil, mengakhiri penderitaan panjang yang dialami oleh rakyat Palestina dan menuju perdamaian yang hakiki serta berkelanjutan di Timur Tengah.