Rekomendasi Kampus dalam Kebijakan Publik Penting karena Berbasis Riset dan Data Ilmiah
JAKARTA - Peran kampus sangat penting untuk selalu menjadi bagian dalam kebijakan publik agar kebijakan pemerintah tepat sasaran dan bermanfaat untuk rakyat. Rekomendasi yang disampaikan kampus berbasis riset dan data ilmiah.
"Kebijakan yang berbasis data ilmiah atau data driven tentu akan lebih tepat sasaran memberi manfaat untuk mereka yang membutuhkan, khususnya kelompok miskin dan tidak mampu," kata Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno saat menjadi pembicara dalam seminar nasional bertema Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
Ia menjelaskan, salah satu urgensi kebijakan berbasis data yang akurat adalah subsisi liquified petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) yang saat ini masih banyak diakses oleh kalangan mampu. Kafe, restoran, orang kaya, hingga artis memakai LPG 3 kg, sehingga salah sasaran karena LPG 3 kg seharusnya hanya digunakan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat tidak mampu.
Baca JugaCara Melihat Username LinkedIn dengan Mudah. Ikuti Panduan Lengkapnya!
Menurut Eddy, saat ini pemerintah terus berupaya membenahi subsidi LPG 3 kg. Oleh karena itu, MPR mendorong keterlibatan kampus dalam memastikan subsidi tersebut tepat sasaran dengan berbasis data ilmiah. Wakil Ketua Umum PAN itu juga mendorong kampus untuk berperan lebih banyak dalam kebijakan transisi menuju energi terbarukan, agar inovasi-inovasi bidang energi terbarukan yang dihasilkan kampus skalanya diperluas menjadi level kebijakan.
"Indonesia saat ini memiliki ketahanan energi yang relatif mapan, meski belum mandiri. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan penggunaan energi terbarukan di satu sisi dan di sisi lain berupaya menurunkan penggunaan energi fosil tanpa harus mengorbankan ketahanan energi kita," ujar anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, itu.
Rekomendasi
