Kasus Korupsi Dana Iklan Bank BJB Memasuki Tahap Baru, KPK Segera Lakukan Penyidikan

Kasus Korupsi Dana Iklan Bank BJB Memasuki Tahap Baru, KPK Segera Lakukan Penyidikan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan publik setelah mengungkap proses penanganan dugaan korupsi yang melibatkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Dengan fokus pada pengeluaran dana iklan yang diduga menyimpang, KPK menyatakan bahwa kasus ini telah siap memasuki tahap penyidikan.

Keterlibatan KPK dan Belum Ada Pelimpahan Perkara

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi bahwa pengusutan kasus ini masih berada dalam ranah KPK. “Saya tidak tahu yang di sana, tapi yang jelas di sini masih tetap jalan,” tegas Asep Guntur saat ditemui di kantor KPK, Jakarta Selatan, pada 20 Februari 2025. Penegasan ini menjawab perlunya klarifikasi dari masyarakat yang mempertanyakan apakah kasus tersebut akan dilanjutkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung.

Menurut Asep, hingga saat ini belum ada pemeriksaan saksi karena kasus ini baru naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Dengan terbitnya surat perintah penyidikan (sprindik) nanti, penyidik KPK akan memiliki dasar hukum untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut seperti pemanggilan saksi, penangkapan, dan penggeledahan.

Dugaan Korupsi dan Investigasi Intensif

Berdasarkan laporan dari Majalah Tempo yang diterbitkan pada 22 September 2024, isu ini sudah membangkitkan perhatian publik sejak lama. Kasus ini digeluti oleh KPK setelah adanya dugaan pembengkakan anggaran dan belanja iklan yang mengakibatkan kerugian bagi Bank BJB yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada 27 Agustus 2024, Alexander Marwata, selaku Wakil Ketua KPK saat itu, memberi sinyal bahwa komisi ini telah memulai penyelidikan mendalam terhadap kasus tersebut.

Rapat Ekspose dan Dugaan Kerugian

Baca Juga

Harga Emas Antam Hari Ini Stabil, Begini Analisisnya

Menurut seorang petugas KPK, rapat ekspose mengenai kasus Bank BJB telah digelar pada pekan pertama September 2024. Keputusan yang diambil dalam rapat tersebut adalah untuk meningkatkan status kasus ini ke penyidikan. "Semua peserta menyetujui bahwa penanganan kasus ini naik ke tingkat penyidikan," ungkap sumber tersebut. Rapat ini juga mengidentifikasi lima calon tersangka, dua di antaranya adalah pejabat tinggi Bank BJB dan tiga lainnya berasal dari kalangan swasta.

Kerugian Negara dan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan

Kerugian negara dalam kasus ini dijelaskan dalam laporan yang dirilis pada 6 Maret 2024, yang mengupas sejumlah kegiatan PT Bank BJB selama tahun 2021 hingga 2023. Salah satu fokus utama adalah realisasi pengeluaran belanja iklan yang mencapai Rp 801 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 341 miliar dialokasikan untuk iklan media massa.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendeteksi adanya kebocoran sebesar Rp 28 miliar. “Penelusuran membuktikan bahwa nilai riil yang diterima media jauh lebih rendah dibandingkan yang dikeluarkan Bank BJB. Selisih ini dianggap tak wajar,” jelas seorang auditor BPK. Dugaan ini diperkuat dengan adanya kejanggalan dalam kontrak yang menyebutkan komisi untuk agensi yang seharusnya hanya 1-2 persen dari nilai iklan.

KPK Bersiap Melangkah

Seiring dengan segera diterbitkannya surat perintah penyidikan, KPK bersiap untuk melangkah maju dalam memberantas korupsi di lembaga perbankan ini. Tessa Mahardhika, Juru Bicara KPK, menyatakan bahwa pihaknya tetap berfokus pada pembuktian dan pengungkapan kebenaran kasus ini. “Patokan saya adalah register sprindik, saat ini memang belum ada surat perintah, tapi kami siap kapan saja,” tukas Tessa.

Forum Ekspose dan Harapan Penyelesaian

Alexander Marwata, meski sudah tidak menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, memberikan pandangan bahwa penerbitan surat perintah penyidikan hanyalah masalah waktu. “Kadang bisa cepat, kadang bisa lama,” aku Marwata pada 17 September 2024. Harapan besar kini berada di pundak para penegak hukum di KPK yang berkomitmen menuntaskan kasus ini dan mengembalikan citra perbankan nasional dari bayang-bayang korupsi.

Kasus Bank BJB ini menjadi salah satu pengingat bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana publik perlu lebih diperketat. Dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat luas, sangat diperlukan agar upaya pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi transparansi pengelolaan keuangan negara.