Transisi Energi dan Peningkatan Penjualan Kendaraan Bermotor Listrik di Indonesia
JAKARTA - Indonesia tengah berada di titik penting dalam perjalanannya menjalani transisi energi menuju penggunaan sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Negara ini, yang masih mengandalkan bahan bakar fosil, kini mulai memfokuskan diri pada energi alternatif dan kendaraan listrik. Langkah ini tidak hanya sejalan dengan komitmen global terkait perubahan iklim, tetapi juga merupakan upaya penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak dan mengelola anggaran negara secara lebih efisien.
Pengaruh Kesepakatan Paris dan UU 16 Tahun 2016
Sejak diratifikasinya Kesepakatan Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Ismail Fahmi, seorang peneliti energi terbarukan, menyatakan, "Ratifikasi ini menunjukkan komitmen nyata Indonesia dalam menurunkan emisi dan mempromosikan energi bersih." Implementasi ini telah berdampak langsung pada perubahan konsumen, ditandai dengan peningkatan penjualan kendaraan listrik (EV) sebagai bagian dari upaya mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil.
Perkembangan Penjualan Kendaraan Listrik
Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menunjukkan adanya tren positif dalam penjualan kendaraan listrik di Indonesia. Pada 2019, penjualan mencapai 1.437 unit. Angka ini melonjak lebih dari 100% menjadi 3.894 unit pada 2020, dan 15.883 unit pada 2021. Tahun 2022 menandai titik balik dengan pertumbuhan 162,8%, mencapai 41.743 unit. Tahun berikutnya, 2023, menorehkan sejarah dengan penjualan mencapai 116.438 unit, dan terus meningkat pada April 2024, dengan total penjualan mencapai 133.225 unit.
Menurut Agus Salim, pengamat pasar otomotif, "Lonjakan ini tidak hanya menunjukkan minat konsumen yang meningkat terhadap kendaraan listrik, tetapi juga mencerminkan keberhasilan kebijakan insentif pemerintah yang mulai membuahkan hasil."
Kebijakan Pendukung dan Aksi Korporasi
Kendaraan listrik mendapatkan dorongan yang cukup signifikan dari kebijakan pemerintah yang berfokus pada insentif dan dukungan terhadap transisi energi. Meski kendaraan BBM masih mendominasi pasar, pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan listrik melalui kebijakan afirmatif yang diharapkan dapat berkontribusi pada perekonomian nasional dan lingkungan.
Menurut Bambang Susilo, Kepala Bidang Konservasi Energi di Kementerian ESDM, "Dukungan ini tidak hanya dalam bentuk insentif pajak, tetapi juga mencakup pengembangan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik yang sangat dibutuhkan."
Perbandingan Penjualan dan Pengaruh Ekonomi
Meski penjualan kendaraan listrik meningkat, kendaraan BBM masih menjual lebih banyak dengan penjualan tahunan berkisar antara 4-6 juta unit untuk sepeda motor dan 1-1,5 juta unit untuk mobil sejak 2019. Pada 2019, penjualan mobil BBM mencapai 1.026.921 unit, menurun dari 1,15 juta unit pada tahun sebelumnya, menandai penurunan 10,8%.
Namun, statistik menunjukkan bahwa penjualan kendaraan BBM cenderung stabil, kecuali selama pandemi COVID-19 pada 2020, yang menyebabkan penurunan drastis dalam penjualan dengan hanya 532.027 unit mobil yang terjual. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, penurunan ini berdampak pada perekonomian nasional dengan kontribusi humum dan hilir signifikan sebesar Rp5,4 triliun dan Rp4,6 triliun.
Potensi Masa Depan dan Peran IIMS 2025
Dalam konteks penurunan kendaraan BBM dan pertumbuhan kendaraan listrik, event seperti Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, menjadi momen strategis untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik. IIMS 2025 menghadirkan lebih dari 60 merek, dengan dominasi merek kendaraan listrik yang siap menarik perhatian konsumen.
Direktur IIMS, Hendro Prianto, menyatakan, "IIMS 2025 adalah wadah yang tepat untuk menampilkan teknologi terbaru kendaraan listrik dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keuntungan ekonomi dan lingkungan dari transisi ini."
Mendorong Kebijakan dan Infrastruktur
Pemerintah diharapkan dapat terus memperluas cakupan insentif bagi kendaraan listrik agar lebih menguntungkan konsumen dan mendukung keberlanjutan ekonomi. Selain itu, peningkatan infrastruktur oleh BUMN PLN melalui pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Home Charging Services (HCS), yang meningkat lebih dari 300% pada periode 2023-2024, menunjukkan langkah positif yang dapat digunakan lebih optimal.
Kesepakatan Paris adalah pengingat penting bagi Indonesia untuk terus berjalan di jalur transisi energi dengan kebijakan yang mendukung inovasi energi terbarukan dan kendaraan listrik. Harapannya, Indonesia dapat meningkatkan perannya dalam komunitas global melalui pengurangan emisi dan penciptaan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan di masa depan.
Baca Juga
Rekomendasi
