Pemerintah Tingkatkan Upaya Penghentian Judi Online untuk Lindungi Anak
JAKARTA - Pemerintah Indonesia bersama aparat penegak hukum semakin gencar dalam upayanya untuk memberantas judi online, dengan fokus utama dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif yang ditimbulkannya. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah merumuskan regulasi baru yang bertujuan untuk membatasi kepemilikan akun digital oleh anak-anak, sebagai upaya melindungi mereka dari jerat judi online yang semakin marak.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan pentingnya regulasi ini dalam konteks perlindungan anak. "Pemerintah saat ini melalui Kemkomdigi menyusun rancangan peraturan pemerintah terkait tata kelola perlindungan anak di dalam ruang digital yang mengatur pembatasan kepemilikan akun pada platform digital bagi anak-anak. Aturan ini bertujuan bukan untuk membatasi, melainkan untuk proteksi dan memberikan perlindungan anak-anak dari konten-konten yang penuh risiko," kata Meutya dalam pernyataannya.
Penelitian yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online menemukan bahwa sekitar 440 ribu anak usia 10 hingga 20 tahun telah terjerat dalam praktik judi online. Dari angka tersebut, sekitar dua persen adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun. "Itu adalah data-data yang dicatat oleh pemerintah dan mengkhawatirkan karena itu bukan hanya sekadar angka-angka, melainkan hak anak-anak atas ruang digital yang aman," tambah Meutya.
Di sisi lain, upaya pemberantasan judi juga diperkuat oleh tindakan tegas dari pihak kepolisian. Kepolisian Daerah (Polda) Aceh, misalnya, menunjukkan komitmen penuh dengan melakukan tindakan nyata dalam memberantas praktik perjudian. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdiyanto, melaporkan bahwa sejak Januari hingga 17 Februari tahun ini, telah ditangani 55 kasus judi dan juga berhasil memblokir 405 situs judi online. "Pada medio Januari – 17 Februari, Polda Aceh telah berhasil mengungkap 55 kasus maisir dan memblokir 405 situs judol, dengan 64 tersangka. Ini adalah wujud komitmen kita dalam memberantas kasus judi," ungkap Joko.
Pihak kepolisian juga gencar memberikan sosialisasi serta mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur dengan keuntungan instan yang dijanjikan oleh judi online. Terlebih menjelang bulan Ramadan, masyarakat diimbau untuk lebih waspada. "Kami mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas judi online, apalagi mau Ramadan. Karena selain melanggar hukum, juga dapat merusak perekonomian keluarga serta kehidupan sosial," tegas Joko.
Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan aparat penegak hukum ini diharapkan dapat menciptakan suasana digital yang lebih aman bagi anak-anak serta masyarakat umum. Dengan begitu, praktik perjudian ilegal diharapkan dapat berkurang secara signifikan, sejalan dengan tujuan menciptakan ruang digital yang sehat dan terhindar dari berbagai ancaman negatif. Pejabat terkait terus mendengungkan pentingnya kerja sama dari berbagai pihak, termasuk orang tua serta sektor pendidikan, untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan yang positif dan produktif.
Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan generasi muda serta mendorong pembangunan manusia yang berkualitas di tengah tantangan era digital yang terus berkembang. Besarnya permasalahan yang dihadapi menunjukkan bahwa penanganan masalah ini tidak bisa ditunda lebih lama lagi. Diperlukan regulasi yang kuat, edukasi yang terus menerus, serta kolaborasi banyak pihak untuk mengatasi tantangan besar ini. Pejabat berharap kolaborasi antara instansi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat efektif dalam mengurangi angka partisipasi anak-anak dalam judi online dan menjaga mereka dari berbagai ancaman dunia maya lainnya.
Rekomendasi
