Pemerintah Pastikan Program 3 Juta Rumah Per Tahun Tidak Akan Membebani APBN
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa program ambisius pembangunan 3 juta rumah per tahun tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan fiskal dengan menerapkan berbagai skema pembiayaan kreatif demi memastikan sektor lainnya tetap mendapat perhatian yang seimbang.
"Kita akan terus mengembangkan berbagai creative financing, sehingga APBN tetap terjaga disiplin fiskalnya, namun tetap responsif dan mampu mendukung sektor lainnya, tidak hanya perumahan," ujar Sri Mulyani.
Fokus pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Baca Juga
Menkeu menjelaskan bahwa pencapaian target pembangunan 3 juta rumah setiap tahunnya terutama ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah telah merancang langkah-langkah strategis melalui sinergi antara instrumen fiskal dan moneter untuk memastikan akses perumahan yang lebih baik bagi masyarakat luas.
Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini berbasis APBN dengan suku bunga rendah yang disalurkan melalui Tapera dan perbankan. Dengan FLPP, pemerintah berupaya memastikan bahwa masyarakat berpendapatan rendah dapat membeli rumah dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau.
"Kalau dari fiskal sendiri terhadap perumahan itu cukup banyak instrumen yang sudah kita sedang dan terus akan didukung. Pertama melalui FLPP, yaitu fasilitas likuiditas. Yang ini adalah sebuah sumber dana APBN dengan suku bunga yang sangat rendah, yang disalurkan oleh Tapera, kemudian melalui perbankan," jelas Sri Mulyani.
Pendanaan Tambahan melalui PT Sarana Multigriya Finansial (SMF)
Selain FLPP, pemerintah juga mengalokasikan Penanaman Modal Negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Dana ini kemudian dikombinasikan dengan pembiayaan dari perbankan guna meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi MBR.
"Kita juga memberikan PMN kepada PT SMF. Itu juga dananya di-blend kepada perbankan. Tujuannya terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah," tambahnya.
Program ini bertujuan menurunkan biaya pembiayaan rumah bagi masyarakat kurang mampu dengan menyediakan dana murah yang berasal langsung dari APBN. Dengan skema ini, masyarakat bisa memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih ringan dibandingkan dengan skema perbankan konvensional.
"Masyarakat berpendapatan rendah memang akan menikmati subsidi. Sehingga biaya dari dananya tadi harus berasal dari dana yang paling murah, yaitu dari APBN langsung," terang Menkeu.
Penerbitan Surat Berharga Negara Perumahan
Sebagai bagian dari upaya memperkuat pembiayaan sektor perumahan, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Perumahan. Dana yang terkumpul dari instrumen ini akan dialokasikan untuk mendukung pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Mekanisme FLPP pun akan diperluas dan diperbesar volumenya guna menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan hunian dengan skema pembiayaan yang terjangkau.
Kolaborasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Keuangan
Lebih lanjut, pemerintah juga berencana bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perbankan nasional (Himbara) dalam memanfaatkan fasilitas kredit yang bersumber dari penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) senilai Rp80 triliun.
"Kami juga dalam hal ini untuk bisa bekerjasama nanti dengan Bank Indonesia, OJK, dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM yang diturunkan, yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp80 triliun," ungkapnya.
Dengan adanya skema ini, pemerintah berharap lebih banyak masyarakat yang bisa mengakses fasilitas perumahan dengan biaya yang lebih rendah dan skema pembayaran yang lebih fleksibel.
"Jadi, dengan ini kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand permintaan, yaitu masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas MBR ataupun yang komersial. Itu akan digunakan melalui kerja sama," jelas Menkeu.
APBN Tetap Dikelola dengan Hati-Hati
Sri Mulyani menegaskan bahwa meskipun pemerintah menyiapkan berbagai skema pembiayaan inovatif, disiplin fiskal tetap menjadi prioritas utama dalam pengelolaan APBN. Pemerintah akan tetap berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran untuk mendukung berbagai program strategis tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.
"Selain itu tentu teman-teman semuanya tahu bahwa kami mengelola APBN termasuk berbagai biaya untuk berbagai program-program Astacita," pungkasnya.
Dengan berbagai strategi yang telah dirancang, program pembangunan 3 juta rumah per tahun diharapkan dapat berjalan lancar tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengembangkan solusi inovatif guna memastikan bahwa sektor perumahan semakin inklusif dan dapat memberikan solusi nyata bagi permasalahan hunian di Indonesia.
Rekomendasi
