JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program transisi energi yang ditargetkan rampung pada tahun 2035.
Langkah transisi energi ini ditempuh sebagai upaya menciptakan lingkungan yang lebih ramah lingkungan di Indonesia.
Peneliti ICW, Zararah Azhim Syah, menilai bahwa program yang dijalankan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini sudah berada pada jalur yang tepat.
Walaupun demikian, ia memberikan catatan bahwa celah bagi terjadinya praktik korupsi dalam program tersebut masih tergolong sangat rentan.
Maka dari itu, ICW mendorong lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan, agar tetap waspada dan tidak lalai dalam melakukan pengawasan.
ICW menekankan pentingnya mengutamakan aspek transparansi, terutama ketika mengusut indikasi tindak pidana korupsi di sektor ini.
Zararah menyoroti secara khusus proses penyidikan dugaan korupsi pada PLTU Suralaya serta investasi PLNBBI dengan Atlas Resource yang kini sedang diproses oleh Kejati DKI Jakarta.
Ia berpendapat bahwa keterbukaan informasi dalam penanganan kasus sangat penting sebagai peringatan bagi pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan ilegal dari program transisi energi.
“Nah untuk menghindari opini negatif publik, maka setiap tahapan yang terjadi harus disampaikan ke publik terkait alasan penyidikan atau bahkan jika terlebih ada SP3 itu juga jelas alasannya," kata Zararah, Kamis (7/5/2026).
Zararah juga menyatakan bahwa keberhasilan Kejaksaan Agung menangkap Samin Tan semestinya memotivasi Kejati DKI Jakarta untuk bertindak lebih berani tanpa tebang pilih terhadap aktor utama kasus tersebut.
Sebagai informasi, pada tahun 2023, Kejati DKI Jakarta sempat menyelidiki dan memanggil Joko Kus Sulistyoko selaku salah satu direktur Atlas Resource Tbk dan anak usaha PT Musi Mitra Jaya.