Cofiring Biomassa Dinilai Hanya Perpanjang Masa Operasional PLTU

Cofiring Biomassa (FOTO: NET)

JAKARTA - Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan penggunaan biomassa atau pelet kayu untuk campuran bahan bakar batubara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Program cofiring biomassa ini dipromosikan sebagai instrumen transisi energi sekaligus upaya menekan emisi karbon pada industri pembangkit listrik.

Ahmad Ashov Birry selaku Direktur Program Trend Asia menilai kebijakan ini justru memicu persoalan baru dan berpotensi menjadi solusi tidak nyata dalam menangani krisis iklim.

Baca Juga

PLN IP Integrasikan PLTS dan Pasar Karbon Melalui Strategi Beyond kWh

Ashov menjelaskan bahwa penggunaan biomassa sebagai pendamping batubara tidak menyelesaikan persoalan inti dari transisi energi yang sesungguhnya.

Menurutnya, taktik tersebut hanya berfungsi memperpanjang durasi operasional PLTU batubara dengan label energi ramah lingkungan.

“Pemerintah sangat gencar mempromosikan biomassa atau pelet kayu sebagai solusi pendamping batubara. Tapi ini hanya solusi palsu karena tetap mempertahankan ketergantungan pada PLTU batubara,” ujarnya dalam Dialog Publik bertema Transisi Energi, Keadilan Ekologis, dan Masa Depan Hutan Indonesia di kantor LP3ES, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/5/2026).

Ia menekankan bahwa biomassa tidak otomatis menjadi sumber energi hijau hanya karena berasal dari material organik.

Dalam implementasinya, ia mengkhawatirkan kebutuhan biomassa skala besar akan mendorong ekspansi lahan industri kayu energi dan meningkatkan beban pada area hutan.

“Kalau kebutuhan biomassa terus meningkat, maka akan ada kebutuhan lahan yang besar untuk memasok bahan bakunya. Ini berisiko memicu deforestasi, konflik lahan, hingga mengancam kehidupan masyarakat adat dan lingkungan sekitar,” katanya.

Ashov berpendapat kebijakan cofiring biomassa berisiko mengalihkan perhatian pemerintah dari percepatan pengembangan energi terbarukan yang lebih stabil, seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi.

Di sisi lain, penggunaan biomassa pada PLTU dianggap masih menghasilkan emisi karbon sehingga tingkat keberhasilannya dalam mengurangi polusi sangat meragukan.

Ia menyatakan bahwa pemerintah seharusnya mulai fokus mempercepat pemensiunan PLTU batubara secara konsisten, bukan mencari cara untuk tetap mengoperasikannya lewat pencampuran biomassa.

“Transisi energi semestinya diarahkan untuk meninggalkan energi fosil secara bertahap, bukan memberikan napas baru bagi industri batubara lewat cofiring biomassa,” ujarnya.

Ashov menegaskan bahwa klaim biomassa sebagai energi bersih harus dikritisi agar publik tidak menerima begitu saja narasi transisi energi yang belum sepenuhnya menjamin keselamatan masyarakat dan kelestarian alam.