JAKARTA - Hyundai memberikan tanggapan terkait program pemerintah yang berencana mengucurkan subsidi untuk pembelian mobil listrik baru dengan pertimbangan penggunaan baterai nikel.
Kebijakan tersebut diinformasikan akan mulai diimplementasikan pada bulan mendatang.
Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto menyampaikan bahwa kebijakan insentif kendaraan listrik (EV) dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sangat signifikan belakangan ini.
Kendaraan listrik kemudian dianggap mampu menjadi jalan keluar dalam menghadapi situasi ekonomi tersebut.
"Jadi diperlukan istilahnya pengganti untuk fuel price. Nah makanya pemerintah memberikan yang namanya insentif tersebut," kata Fransiscus, Kamis (14/6).
Frans menganggap kebijakan itu sebagai kesempatan untuk memacu angka penjualan kendaraan listrik di tanah air, tidak terbatas bagi Hyundai saja namun bagi semua produsen otomotif di segmen EV.
"Bukan hanya untuk Hyundai tapi untuk seluruh pabrikan, baik itu Japanese maker ataupun Chinese maker," ujarnya.
Mengenai wacana prioritas subsidi bagi mobil listrik yang memakai baterai nikel, Fransiscus menyebut banyak pihak menghubungkan hal itu dengan Hyundai karena adanya pembangunan pabrik di Karawang.
Fransiscus menjelaskan bahwa Hyundai sejak awal memang berkomitmen memaksimalkan pemanfaatan nikel domestik guna mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
"Karena banyak orang yang mengaitkan antara baterai nikel itu dengan Hyundai. Ya memang kami berkeinginan pada saat kami membangun pabrik baterai yang ada di Karawang, kami ingin memaksimalkan penggunaan nikel," katanya.
Fransiscus juga menyebutkan bahwa Indonesia merupakan pemilik cadangan nikel terbesar secara global sehingga penggunaannya diharap mampu membantu pertumbuhan ekonomi nasional.
Walau demikian, Fransiscus menekankan bahwa mobil listrik berbasis nikel tidak hanya diproduksi oleh pihak Hyundai saja.
Menurut Fransiscus, ada beberapa merek otomotif lain yang turut menggunakan baterai nikel dan sudah memulai produksi lokal di dalam negeri.
Fransiscus juga menyatakan bahwa kendaraan listrik yang tidak berbasis nikel tetap memiliki peluang untuk mendapatkan subsidi dari pihak pemerintah.
Fransiscus menambahkan bahwa pada dasarnya Hyundai senantiasa mendukung regulasi pemerintah dan akan terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar serta aturan di Indonesia.