JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR Eko Hendro Purnomo, yang populer dengan nama Eko Patrio, menyatakan dukungan sepenuhnya atas rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mempercepat deregulasi sekaligus memotong alur birokrasi perizinan di Indonesia.
Bagi Eko, sikap tegas Prabowo ini adalah wujud keberanian luar biasa yang sudah dinanti-nantikan sejak lama.
"Presiden Prabowo bicara jujur mengenai ada oknum birokrat yang sengaja mempersulit izin untuk cari keuntungan pribadi. Semua pengusaha tahu, semua investor tahu. Yang belum ada selama ini adalah pemimpin yang berani mengatakannya dan langsung bertindak. Presiden Prabowo melakukan keduanya," ujar Eko kepada wartawan, Sabtu (16/5/2026).
"Ini bukan semata persoalan sistem. Ini persoalan mental birokrasi yang terlalu lama dibiarkan. Yang perlu dipangkas bukan hanya tahapan izinnya tapi budaya yang selama ini hidup dari mempersulit," jelas Eko.
Eko berharap agar Satgas Deregulasi ini kelak mempunyai indikator keberhasilan yang nyata dan jelas.
"Sederhana saja tolok ukurnya, apakah pengusaha jujur makin mudah berbisnis di Indonesia atau tidak. Kalau ya, Indonesia yang menang," ucapnya.
Pada momen sebelumnya, Prabowo sudah memberi perintah kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi demi merancang satgas khusus yang berkonsentrasi pada percepatan deregulasi serta penyederhanaan izin di tanah air.
Menurut perspektif Prabowo, regulasi yang berbelit-belit dan rumit justru menghambat masuknya investasi sekaligus memicu celah praktik korupsi.
Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia harus meniru negara-negara tetangga yang sudah terbukti memiliki efisiensi tinggi dalam mengeluarkan izin usaha.
Ia menyampaikan lambannya performa birokrasi ini seringkali memicu komplain dari para pemilik modal, termasuk investor luar negeri, mengenai iklim usaha di dalam negeri.
"Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, due tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu. Kami harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu, kenapa kami dua tahun?" kata Prabowo, Rabu (13/5/2026).
Karena alasan itulah, Prabowo menginstruksikan Mensesneg Prasetyo Hadi supaya lekas mengumpulkan para pakar guna mewujudkan satgas khusus deregulasi tersebut.
Kelompok kerja ini akan memegang tugas pokok untuk memangkas regulasi dan mempercepat seluruh proses perizinan.
"Ya Saudara-saudara, Mensesneg saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin Satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan ya, jangan persulit," ujarnya.