JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) secara resmi mengangkat Azhari Idris sebagai Vice President (VP) Dukungan Bisnis.
Penetapan ini juga menjadi akhir dari masa pengabdian selama lima tahun bagi tokoh asal Aceh tersebut selaku Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul).
Posisi baru tersebut memperkuat kedudukan strategis Bidang Dukungan Bisnis yang menjadi elemen vital bagi kesuksesan SKK Migas dalam memenuhi target produksi minyak dan gas bumi nasional.
Tugas pada fungsi ini tergolong sangat rumit lantaran menyatukan berbagai faktor teknis, sosial, hukum, hingga operasional di area kerja.
Selaku Vice President Dukungan Bisnis, Azhari bakal turut membantu penanganan tugas-tugas pokok, yang meliputi manajemen rantai suplai (supply chain management) industri hulu migas, pengurusan izin, pembebasan tanah, sistem pengamanan, sampai program pengembangan masyarakat (PPM) di tiap area operasi.
Bukan cuma itu, sektor ini pun membawahi langsung proses koordinasi fungsi Perwakilan SKK Migas pada lima daerah utama, meliputi Sumbagut, Sumbagsel, Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabanusa), Kalimantan Sulawesi (Kalsul), dan Papua Maluku (Pamalu).
Ketika dikontak oleh media ini lewat sambungan telepon, Azhari mengabarkan bahwa dirinya akan langsung kembali ke Jakarta dalam kurun waktu beberapa hari mendatang.
“Ini masih di Balikpapan menyelesaikan beberapa pekerjaan,” sebutnya.
Seperti yang telah diketahui, Azhari Idris menduduki posisi sebagai Kepala SKK Migas Perwakilan Kalsul sejak Mei 2021 sebelum akhirnya ditarik ke kantor pusat.
Area kerja yang meliputi delapan provinsi pada dua pulau besar tersebut merupakan salah satu penopang utama dalam peta kekuatan energi nasional.
Sepanjang masa baktinya di kawasan itu, Azhari sukses mengawal kegiatan operasional yang menyumbang sekitar 43 persen dari total produksi migas nasional.
Salah satu prestasi terbaiknya yakni keberhasilan dalam memfasilitasi penemuan dua cadangan gas raksasa (giant discovery) berskala global di Selat Makassar, yang kian memperkuat potensi energi untuk wilayah Indonesia bagian timur.
Di samping itu, dirinya dipandang aktif dalam merajut komunikasi sekaligus sinergi bersama jajaran kepala daerah (Gubernur dan Bupati/Wali Kota) di area Kalsul demi menekan kendala sosial serta perizinan daerah di sekitar wilayah operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Pengangkatan Azhari ini bertumpu pada rekam jejak serta pengalaman langsungnya di lapangan yang sangat matang.
Pada level daerah, dirinya menjadi salah satu tokoh sentral dalam perjalanan sejarah tata kelola migas di Aceh setelah masa MoU Helsinki.
Azhari tercatat sebagai salah satu inisiator berdirinya Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) pada periode tahun 2016–2019, bahkan sempat diamanahkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPMA di kurun waktu 2018–2019.
Lewat kepemimpinannya kala itu, BPMA mulai merancang basis regulasi serta pengawasan bagi tiap KKKS yang menjalankan operasi di bawah yurisdiksi Aceh.
Sebelum berkarier pada instansi negara semacam BP-Migas (sekarang SKK Migas) dan BPMA, Azhari Idris telah mengumpulkan portofolio panjang di industri swasta berskala internasional.
Ia tercatat pernah berkarier di dua korporasi minyak raksasa asal Amerika Serikat yang punya basis operasi besar di Indonesia, yakni Unocal serta Chevron Oil and Gas Indonesia.
Kombinasi antara pengalaman global di perusahaan besar dan rekam jejak kepemimpinan birokrasi di tingkat daerah dipandang menjadi modal berharga bagi Azhari dalam memegang tanggung jawab anyarnya selaku VP Dukungan Bisnis SKK Migas.