Subsidi Fosil Hambat Daya Saing Energi Hijau RI

JAKARTA - Director of Energy at Climate Group, Sam Kimmins, menyatakan bahwa Indonesia mempunyai kesempatan besar untuk mempercepat adopsi energi terbarukan lewat inisiatif RE100.

Akan tetapi, ia menganggap masih terdapat beberapa kendala regulasi yang menyulitkan korporasi untuk mendapatkan listrik hijau secara langsung.

“Di Indonesia, ada 133 anggota internasional kami yang beroperasi,” kata Kimmins saat ditemui di sela-sela agenda Climate Group Asia Action Summit di Singapura pada Kamis, 21 Mei 2026.

Berdasarkan penuturan Kimmins, Climate Group kini tengah menjajaki komunikasi dengan beberapa perusahaan domestik agar ikut serta dalam gerakan RE100, yaitu sebuah inisiatif global bagi perusahaan yang berkomitmen memakai 100 persen listrik dari sumber energi terbarukan.

Ia menyebutkan bahwa pendekatan RE100 di tiap negara senantiasa menggandeng lembaga lokal.

Di tanah air, Climate Group berkolaborasi dengan Institute for Essential Services Reform atau IESR guna mengenalkan sistem tersebut kepada pelaku usaha dan pihak birokrasi.

Kimmins menerangkan bahwa peran organisasi lokal sangat krusial.

Hal itu dikarenakan mereka lebih mengerti situasi kebijakan domestik serta mampu menjadi penghubung komunikasi dengan pihak otoritas.

Menurutnya, pemerintah Indonesia pun bersikap terbuka dalam ruang diskusi terkait pembangunan energi terbarukan dan sistem investasi ramah lingkungan.

Ia memaparkan salah satu kendala terbesar di Indonesia ialah tiadanya sistem yang mengizinkan produsen energi terbarukan swasta untuk berniaga listrik secara langsung kepada korporasi lewat jaringan milik PLN.

Padahal, model seperti kontrak jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) dianggap krusial demi memangkas tarif listrik hijau sekaligus membuka keran pendanaan swasta untuk proyek energi terbarukan.

Sesuai penjelasan Kimmins, Climate Group saat ini masih bernegosiasi dengan pemerintah terkait pemanfaatan jaringan listrik bersama agar pihak swasta dapat memasok listrik bersih kepada konsumen industri lewat infrastruktur PLN.

Sistem tersebut dipandang bakal menguntungkan seluruh elemen sebab PLN tetap mengantongi profit dari tarif sewa transmisi, sedangkan pihak pengembang memperoleh kepastian serapan pasar.

Di samping masalah interkoneksi jaringan, Kimmins pun mengkritisi regulasi subsidi energi fosil di Indonesia.

Ia berpendapat bahwa subsidi tersebut menjadikan harga energi konvensional tampak lebih terjangkau sehingga menggerus daya saing energi bersih.

Menurutnya, walaupun ongkos produksi listrik hijau sejatinya lebih ekonomis, indikator harga itu tidak sepenuhnya ditangkap oleh pasar lantaran adanya proteksi terhadap ekosistem energi konvensional.

Kimmins memproyeksikan pasar energi Indonesia bakal jauh lebih kompetitif jika sekat-sekat regulasi dipangkas.

Ia menegaskan bahwa Climate Group pada prinsipnya tidak mendesak adanya insentif tambahan bagi energi terbarukan, melainkan mendorong pembukaan akses pasar supaya energi bersih bisa berkompetisi secara sehat.