BPH Migas Apresiasi Polda Sulsel Bongkar Kasus BBM Subsidi
JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memberikan pujian atas keberhasilan para penegak hukum yang membongkar dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Sulawesi Selatan.
Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas, dalam pernyataan resminya di Jakarta, Selasa, memandang bahwa pembongkaran kasus ini menjadi tindakan krusial untuk memastikan distribusi energi bersubsidi bisa tepat sasaran serta diterima oleh warga yang berhak.
"Kami berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polda Sulsel. Ini wajib terus kami tingkatkan dan kami galakkan," ucapnya saat menghadiri kegiatan konferensi pers terkait pembongkaran tindak pidana penyelewengan BBM dan LPG bersubsidi oleh Polda Sulsel untuk periode Maret-Mei 2026 di Dermaga Pelindo Makassar, Sulsel, Selasa.
Berdasarkan pandangannya, capaian dari penindakan yang dilakukan di Sulawesi Selatan ini menjadi salah satu yang paling besar jika dibandingkan dengan temuan-temuan sejenis sebelumnya.
Wahyudi pun mempertegas bahwa proses pengawasan terhadap penyaluran energi bersubsidi memerlukan kolaborasi yang solid antara pihak regulator, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan juga seluruh pemangku kepentingan.
"BPH Migas terus melakukan penguatan kerja sama dengan aparat penegak hukum, khususnya polda untuk melakukan penindakan-penindakan, melakukan investigasi potensi penyalahgunaan oleh masyarakat, sehingga menjaga BBM subsidi ini tepat sasaran, tepat manfaat, tepat volume kepada masyarakat," tuturnya.
Langkah pengawasan juga terus ditingkatkan mengingat kuota alokasi untuk subsidi energi, terutama BBM subsidi serta kompensasi di Sulsel, jumlahnya sangat masif.
Melihat kondisi harga minyak dunia saat ini, untuk BBM tipe solar bersubsidi yang kuotanya menyentuh kisaran 0,79 juta kiloliter per tahun, nilai ekonomisnya diprediksi mencapai Rp15 triliun.
"Sementara alokasi Pertalite mencapai 1,14 juta kiloliter atau hampir Rp9 triliun. Besarnya nilai subsidi tersebut harus dijaga agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak. Kami mohon dukungan seluruh elemen masyarakat dapat juga menyampaikan ke Helpdesk BPH Migas sebagai aduan masyarakat (dumas), nomornya 081230000136. Kami bekerja 24 jam. Kami sudah membuktikan adanya dumas di Jepara terhadap penyalahgunaan BBM subsidi," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada jajaran Polda Sulawesi Selatan, satuan reserse kriminal di tingkat kabupaten dan kota, serta pihak TNI yang ikut menyokong pembongkaran kasus tersebut.
"Di situasi yang sulit tentang bahan bakar, ada yang memainkan, dan kami berhasil mengungkap ini di waktu yang tepat, dengan pengungkapan yang luar biasa," ungkapnya.
Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mempertegas komitmen instansinya untuk selalu menyokong kebijakan pemerintah dalam hal pengendalian di sektor minyak dan gas.
Menurut Djuhandhani, tindakan pengawasan sekaligus penegakan hukum terhadap penyelewengan BBM dan LPG bersubsidi merupakan bagian dari langkah nyata guna memastikan pasokan energi untuk warga dapat terpenuhi secara tepat sekaligus berkelanjutan.
"Dari hasil data rekapitulasi yang telah disita Polda Sulawesi Selatan, terupdate pada 21 Mei 2026, yaitu 1 unit tanker, 2 unit SPOB (self propelled oil barge),18 unit mobil tangki, 17 unit mobil penumpang, 6 unit mobil dump truck, 332 jerigen solar, 12 tandon berkapasitas 1.000 liter, 1.541 tabung LPG 3 kg, kemudian BBM subsidi yaitu solar sebanyak 229.123 liter solar, dan 3.031 liter Pertalite," jelasnya.
Di sisi lain, ketika melakukan kunjungan ke Integrated Terminal (IT) Makassar, Sulsel, Wahyudi mengingatkan tentang krusialnya menjaga ketahanan stok BBM yang ada di dalam terminal tersebut.
"Stok BBM di IT Makassar ini menjadi penyangga stok BBM di wilayah Sulawesi," tegasnya.
Bukan hanya memastikan ketersediaan pasokan, Wahyudi juga mengimbau pihak pengelola terminal agar terus memprioritaskan aspek keselamatan kerja serta keandalan operasional terminal supaya semuanya berjalan dengan aman dan lancar demi menyokong kebutuhan energi warga.
Sebagai informasi, IT Makassar merupakan salah satu fasilitas terminal utama di Regional Sulawesi yang membawahi jalannya operasional Fuel Terminal Makassar, LPG Terminal Makassar, SPBE Patra Trading Makassar, LPG Terminal Swasta Bosowa, serta instalasi jalur pipa IT Makassar menuju Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Sultan Hasanuddin.