JAKARTA - Sekretariat DPRD DKI Jakarta bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mendiskusikan langkah mendongkrak produktivitas nelayan melalui penggunaan energi terbarukan.
Pertemuan itu dilangsungkan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/5).
Forum tersebut menjadi bukti nyata kolaborasi antarlembaga antara DPRD DKI Jakarta dan Lemhannas RI.
Selain mengulas energi terbarukan, kegiatan ini juga menjadi wadah studi untuk memetakan segala keperluan nelayan di tengah dinamisnya perubahan di wilayah pantai Jakarta.
Kepala Bagian Produk Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Nur Achmad, mengutarakan bahwa topik seputar nelayan ini diangkat lantaran Jakarta masih mempunyai wilayah pesisir yang memerlukan penanganan khusus.
Menurut dia, pendongkrakan produktivitas para nelayan harus disokong melalui pola pendekatan yang lebih berkelanjutan serta adaptif.
"Kami mencoba berkolaborasi dengan Lemhannas RI yang memiliki banyak ahli di bidang yang diperlukan di DKI Jakarta," ujar Nur Achmad.
Dia menjelaskan bahwa FGD ini menjadi bentuk realisasi dari instruksi jajaran pimpinan DPRD DKI Jakarta demi memperkuat analisis strategis mengenai persoalan daerah.
Salah satu fokus utama yang dianggap krusial yaitu tingkat kesejahteraan warga pesisir yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan.
"Untuk kali ini, kami mengangkat tema peningkatan produktivitas nelayan melalui energi terbarukan," kata Nur Achmad.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Mayjen TNI Ipung Purwadi, berpendapat bahwa masukan dari para pemateri di dalam FGD bakal menjadi pijakan penting guna menyusun rekomendasi kebijakan.
Hasil dari kajian itu nantinya bakal diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta sebagai bahan pertimbangan saat pengambilan keputusan.
Menurut Ipung, rekomendasi yang dirancang tersebut wajib melewati tahapan penyelarasan agar betul-betul menjawab segala kebutuhan Jakarta.
Lewat cara itu, hasil studi tidak hanya berakhir sebagai tumpukan berkas, melainkan mampu memberikan kegunaan yang riil bagi publik.
"Kami sudah mendengar dari banyak narasumber untuk menemukan strategi terbaik. Nantinya strategi itu akan dirumuskan dalam kajian yang menghasilkan rekomendasi," jelas Ipung.
Dia mengimbuhkan, tantangan yang tengah dihadapi oleh nelayan Jakarta tidak lepas dari masifnya proyek pembangunan di kawasan pantai.
Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara pembangunan wilayah dan keberlangsungan mata pencaharian nelayan.
"Dari dua rekomendasi yang akan kami buat, perlu juga sinkronisasi kembali. Sehingga apa yang kami sampaikan benar-benar bisa bermanfaat bagi kepentingan DKI Jakarta," terang Ipung.
Lebih jauh lagi, Ipung memandang tata ruang wilayah pesisir menjadi elemen penentu dalam menjaga keberlanjutan roda ekonomi masyarakat nelayan.
Pemanfaatan energi terbarukan juga dinilai bisa menjadi sarana pendorong untuk memacu produktivitas di sektor kelautan ini.
"Kondisi Jakarta sangat pelik, terutama di tengah pembangunan yang terus berkembang sampai wilayah pesisir. Hal ini bersinggungan dengan nelayan yang hidup di kawasan tersebut," ucap Ipung.
Dia mempunyai harapan agar peningkatan produktivitas nelayan dapat menjadi jalan keluar demi menjaga tingkat kesejahteraan warga pesisir Jakarta.
Melalui sokongan teknologi serta energi yang jauh lebih efisien, sektor perikanan diharapkan dapat terus maju secara berkesinambungan.
"Persoalan nelayan DKI Jakarta harus diselesaikan dengan baik melalui peningkatan produktivitas. Dengan begitu, ekonomi nelayan bisa tetap sejahtera," kata Ipung.
Nur Achmad mengimbuhkan, hasil studi dari Lemhannas RI ini nantinya dapat diposisikan sebagai masukan bagi DPRD DKI Jakarta dalam menyusun regulasi.
Rekomendasi yang keluar dapat menyentuh aspek peraturan, program kerja pembangunan, hingga sokongan dana untuk pemenuhan fasilitas nelayan.
"Harapannya, dari hasil kajian nanti ada rekomendasi. Bisa terkait revisi aturan atau penambahan anggaran untuk kebutuhan peralatan," ungkap Nur Achmad.
Dia memastikan bahwa seluruh poin rekomendasi itu bakal diteruskan kepada jajaran pimpinan DPRD DKI Jakarta agar ditindaklanjuti sesuai dengan sistem yang berlaku.
Upaya ini diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang memihak pada peningkatan kesejahteraan nelayan sekaligus pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan.
"Rekomendasi ini nanti akan kami sampaikan kepada pimpinan, baik pimpinan komisi maupun pimpinan Dewan," tandas Nur Achmad.