Sony Sonjaya Serahkan 20 Nama Kasus MBG, Sejumlah Tokoh Membantah
JAKARTA - Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya lewat pengacara hukumnya, Krisna Murti, menyatakan sudah menyerahkan lebih dari 20 nama yang diduga tersangkut korupsi tata kelola Makan Gizi Gratis (MBG) kepada penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Krisna pun mengonfirmasi bahwa surat permohonan sebagai Justice Collaborator (JC) sudah diserahkan kepada pihak penyidik.
"Sudah kami sampaikan ke penyidik (20 lebih nama) udah ada di-BAP kok itu waktu pemeriksaan kami kan saya mendampingi Pak Sony, sudah kami tuangkan dalam BAP," kata Krisna kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).
"(JC) sudah kami sampaikan kemarin suratnya, sudah ditandatangani, dan sudah saya serahkan (ke Kejagung). Kami berharap dari kejaksaan mengabulkan JC nya karena untuk mengungkap peristiwa lebih besar lalu untuk pengembangan penyidikan lebih mudah," ujarnya.
Krisna menguraikan terdapat 26 nama dari instansi eksekutif, legislatif, serta yudikatif yang diindikasikan terlibat, dengan porsi paling banyak berasal dari pihak legislatif.
Mengenai bantahan AHY, Partai Demokrat menegaskan bahwa Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak mempunyai hubungan apapun dengan Sony Sonjaya ataupun program BGN yang lain.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengutarakan bahwa AHY sama sekali tidak mengenali Sony.
"Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak mengenal Saudara Sony Sonjaya. AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Saudara Sony Sonjaya," ujar Herzaky, Selasa (9/6/2026).
Herzaky pun menepis perihal keterlibatan AHY pada usulan program SPPG ataupun penggunaan istilah '2 Orang Kolonel usulan AHY'.
"Karena itu, frasa '2 orang Kolonel usulan AHY', jika yang dimaksud menyangkut Agus Harimurti Yudhoyono, maka hal tersebut dapat dipastikan sebagai fitnah dan sama sekali tidak mengandung kebenaran," tegasnya.
Untuk bantahan dari Dudung, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menampik mempunyai SPPG berkaitan dengan kasus korupsi di lingkungan BGN.
Dirinya memberikan klarifikasi bahwa andilnya sebatas menolong memfasilitasi pesantren yang memerlukan akses MBG dengan pihak yang bersangkutan.
"Cuma karena saya yang minta tolong kepada Pak Dadan itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur. Kalau Pak Dudung punya dapur, silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Jadi nggak ada sama sekali saya punya dapur ya," imbuhnya.
Sementara dari bantahan Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI tersebut turut menepis keterlibatan dirinya pada pengadaan di Badan Gizi Nasional maupun dalam transaksi penjualan titik dapur MBG.
"Itu tuduhan yang tidak benar alias fitnah karena saya tidak terlibat korupsi di BGN," kata Yahya, Rabu (10/6/2026).