Pansus BBM Kalsel Himpun Masukan Hiswana Migas dan AKR
BANJARMASIN - Panitia khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Kalimantan Selatan (Kalsel) mengumpulkan berbagai masukan dari Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas serta PT AKR Corporindo.
"Sebelum membuat rekomendasi, kami perlu menghimpun masukkan dari Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) serta PT AKR Corporindo," ujar Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi di Kalsel Haji Muhammad Syaripuddin ketika dikonfirmasi, Jum'at.
Agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi Kalsel dengan Hiswana Migas dan AKR dilangsungkan di Gedung DPRD tingkat provinsi, Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, pada Kamis (11/6/2026) hingga petang.
Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi Kalsel, HM. Syaripuddin yang akrab disapa Bang Dhin menjelaskan bahwa forum RDP ini menjadi bagian dari proses pengumpulan data sebelum tim Pansus merumuskan rekomendasi final terkait pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.
Lewat diskusi bersama Hiswana Migas, pihak Pansus menerima beragam masukan mengenai situasi distribusi BBM bersubsidi di lapangan, khususnya di area SPBU yang dinilai masih menemui banyak kendala.
Ia membeberkan bahwa salah satu isu krusial yang disorot ialah adanya ketimpangan antara jumlah kuota BBM subsidi dari pemerintah pusat dengan realisasi kebutuhan riil warga di Kalsel.
Legislator dari Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Kalsel tersebut memaparkan, data dari Hiswana Migas menunjukkan volume kendaraan angkutan, kelompok nelayan, hingga pelaku UMKM terus bertambah saban tahun.
Situasi ini memicu munculnya barisan antrean yang mengular di beberapa SPBU lantaran pasokan BBM subsidi yang tersedia belum mampu mencukupi lonjakan kebutuhan masyarakat secara total.
Bang Dhin menilai segala aspirasi tersebut bakal menjadi catatan esensial bagi Pansus demi memetakan problem penyaluran BBM subsidi secara komprehensif.
Di sisi lain, saat menggelar rapat bersama PT AKR Corporindo Tbk Cabang Banjarmasin, Pansus mengorek skema tata kelola penyaluran BBM subsidi sekaligus menjaring masukan agar distribusinya bisa lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.
Menurut Bang Dhin, seluruh data serta masukan yang telah dikoleksi dari para pemangku kepentingan bakal disatukan menjadi draf rekomendasi, yang kelak diserahkan kepada pihak-pihak berwenang demi membenahi sistem distribusi BBM subsidi di Kalsel.
Ia mengutarakan, semenjak Pansus disahkan oleh DPRD Kalsel pada 26 Mei 2026, internalnya sudah mengantongi sejumlah data penting, termasuk adanya SPBU yang memperoleh surat peringatan dari Pertamina akibat pelanggaran distribusi BBM bersubsidi.
Bukan itu saja, Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi yang dibentuk DPRD Kalsel pada Mei lalu ini juga masih memantau adanya antrean kendaraan di beberapa SPBU yang perlu diselesaikan bersama.
Berdasarkan penuturan Bang Dhin yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel, polemik tersebut harus segera diatasi supaya masyarakat bisa mengakses komoditas BBM bersubsidi secara lebih praktis.
Demi memperkuat fungsi pengawasan, Pansus juga tengah menjadwalkan agenda inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik lapangan setelah seluruh rangkaian rapat dan serap aspirasi dari mitra kerja rampung diselenggarakan.
“Kami mengharapkan perbaikan tata distribusi BBM bersubsidi.Kami juga tidak ingin lagi ada antrean-antrean panjang di SPBU. Begitu pula SPBU harus menyalurkan BBM bersubsidi yang memang menjadi hak masyarakat,” ujar Bang Dhin.