PM Inggris Keir Starmer Resmi Mundur Setelah Dua Tahun Menjabat

JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Inggris, Keir Starmer, telah mengumumkan keputusannya untuk meletakkan jabatan.

Langkah ini disampaikan olehnya pada Senin (22/6/2026) dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis di depan Downing Street.

Proses pengajuan calon pemimpin yang baru dijadwalkan bakal dimulai per 1 Juli, sehingga Inggris diperkirakan sudah memiliki PM pengganti pada September mendatang.

Starmer tercatat sudah menduduki posisi sebagai pemimpin Inggris selama dua tahun.

Pada awalnya, ia berhasil mengambil alih kepemimpinan Partai Buruh dari Jeremy Corbyn pada 2024, sosok yang disebutnya telah memicu sentimen anti-Semitisme.

Keberhasilan Partai Buruh dalam pemilu di tahun tersebut menjadi pencapaian paling gemilang selama lebih dari dua dekade, sekaligus menyudahi masa kekuasaan Partai Konservatif (Tory) yang telah berjalan selama 14 tahun.

Lalu, apa yang memicu mundurnya Starmer hingga pemerintahannya berbalik menjadi tidak disukai oleh masyarakat?

Masa-masa indah kepemimpinan Starmer rupanya tidak bertahan lama.

Hanya berselang satu bulan setelah pemilu usai, tingkat kepuasan publik terhadapnya merosot tajam dari angka plus tujuh hingga menyentuh angka nol, di mana sebanyak 52% masyarakat Inggris mengungkapkan kepada lembaga Ipsos bahwa kondisi negara mereka tengah melangkah ke "arah yang salah".

Berdasarkan data dari YouGov, tingkat dukungan bersih untuk dirinya berada di angka -48, yang membuatnya dinobatkan sebagai perdana menteri dengan popularitas paling rendah dalam sejarah modern saat ini.

Setelah kehilangan sebanyak 187 kursi dewan lokal pada tahun lalu, Partai Buruh kembali terpuruk dengan kehilangan lebih dari 1.400 kursi pada pemilu yang digelar Mei 2026, yang terjadi bersamaan dengan menguatnya Partai Reformasi Inggris di bawah arahan Nigel Farage.

Keputusan Starmer untuk menyudahi masa jabatannya dipicu oleh derasnya desakan dari kubu oposisi serta tekanan yang datang dari dalam internal partainya sendiri.

Sejumlah menteri senior dikabarkan telah menegaskan kepada Starmer pada akhir pekan kemarin bahwa mereka tidak lagi memberikan dukungan kepadanya, yang kemudian mendorongnya untuk merilis pengumuman mundur pada Senin pagi.

Ketika menyampaikan pidato pertamanya di tahun 2024, Starmer mengungkapkan bahwa jajaran pemerintahannya mendapati adanya "lubang hitam senilai £22 miliar (sekitar Rp525 triliun) dalam keuangan publik" dan terpaksa mengambil "keputusan yang tidak populer" demi membenahi situasi tersebut, salah satunya melalui kebijakan kenaikan pajak.

Berdasarkan catatan dari Aliansi Pembayar Pajak, dalam kurun waktu antara Juli 2024 hingga November 2025, kabinet Starmer tercatat menerapkan jenis pajak baru atau menaikkan tarif pajak yang sudah ada setiap sepuluh hari sekali.

Ekspektasi para pemilih yang mendambakan adanya perbaikan kualitas hidup setelah berakhirnya era pemerintahan Konservatif pun akhirnya runtuh, terutama ketika Starmer mengeluarkan kebijakan pengurangan dana kesejahteraan.

"Kami sudah menjalani pengetatan anggaran Konservatif selama 14 tahun," kata pemimpin Partai Hijau, Zack Polanski, kepada wartawan pada bulan Mei. "Keir Starmer terpilih karena menjanjikan perubahan dan, sebenarnya, apa yang kami lihat hanyalah sedikit perubahan, dan dalam banyak hal keadaan menjadi lebih buruk," tambahnya.

Di samping masalah kebijakan di bidang ekonomi, cara Starmer dalam merespons aksi demonstrasi anti-imigrasi pada akhir tahun 2024 juga memicu kemarahan dari kelompok sayap kanan.

Ia sempat terlibat perdebatan secara terbuka di ruang publik dengan Elon Musk terkait regulasi RUU Keamanan Online yang dinilai membatasi kebebasan masyarakat dalam berpendapat.

Persoalan mengenai isu pro-Palestina turut berbalik merugikan dirinya; Starmer sebelumnya sempat mengambil sikap menolak opsi gencatan senjata di wilayah Gaza, sebelum pada akhirnya mengubah total posisinya setelah kelompok pemilih Muslim serta simpatisan sayap kiri berbondong-bondong meninggalkan partainya.

Sebagai puncaknya, nama baiknya kian terpuruk setelah mencuatnya skandal yang melibatkan Peter Mandelson, eks duta besar yang ditunjuk olehnya, terkait hubungan dengan seorang terpidana kasus pedofilia bernama Jeffrey Epstein.

Setelah melewatkan masa dua tahun di bawah kendali Partai Buruh, masyarakat Inggris kini merasa kehidupan mereka menjadi lebih sulit secara ekonomi, memiliki ruang kebebasan yang lebih sempit, serta mengalami perpecahan yang semakin mendalam.

Kemenangan besar yang diraih oleh Andy Burnham dalam kontestasi pemilihan sela di Manchester baru-baru ini pada akhirnya dianggap sebagai sebuah representasi dari adanya dorongan kuat dari publik untuk menghadirkan sosok pemimpin baru yang dinilai lebih independen.