Indonesia Siap Operasikan Pasar Karbon, Target 30 Juta Ton CO2e
PONTIANAK - Indonesia semakin memantapkan posisinya dalam pengembangan pasar karbon global melalui pembenahan tata kelola sektor kehutanan yang kini memiliki standar internasional.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa Indonesia telah beralih dari tahap penyusunan kebijakan menuju eksekusi langsung berbagai instrumen pasar karbon yang transparan, kredibel, dan memiliki dampak signifikan bagi mitigasi perubahan iklim.
"Indonesia tidak lagi sekadar merancang kebijakan, melainkan telah melangkah jauh ke tahap implementasi praktis yang nyata di lapangan," ujar Raja Juli Antoni saat menghadiri pertemuan "The Coalition Senior Representatives Meeting" di sela London Climate Action Week di London, Inggris, sebagaimana dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut Raja Juli Antoni, komitmen tersebut direalisasikan melalui penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 dan Nomor 7 Tahun 2026 yang berfungsi sebagai pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025.
Ia menjelaskan bahwa regulasi ini menjadi dasar hukum vital untuk memastikan tata kelola yang baik, menjaga integritas lingkungan, serta memberikan kepastian bagi investor yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan.
Sebagai langkah nyata, Kementerian Kehutanan dijadwalkan akan memberikan Persetujuan Menteri sekaligus merilis kredit karbon sektor kehutanan dengan volume melebihi 30 juta ton CO2e pada 6 Juli 2026.
Selain itu, pemerintah akan segera meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026 sebagai infrastruktur utama untuk mendukung operasional pasar karbon nasional.
"Kehadiran SRUK akan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pasar, sekaligus memberikan kepastian yang lebih besar bagi para pengembang proyek dan investor global," ungkap Raja Juli Antoni. Bersamaan dengan itu, sejumlah proyek karbon kehutanan nasional akan didaftarkan menggunakan standar yang telah diakui dunia internasional.
"Hal ini mempertegas kesiapan Indonesia mengelola potensi besar solusi berbasis alam mulai dari hutan tropis, lahan gambut, hingga mangrove, serta penjajakan teknologi masa depan seperti biochar dan CCUS," katanya.
Dalam forum yang sama, Raja Juli Antoni juga mengajak komunitas global untuk mempererat kerja sama melalui tiga upaya kolektif, yaitu memberikan sinyal positif ke pasar mengenai urgensi kredit karbon berintegritas tinggi, mendorong korporasi dan lembaga keuangan dunia agar menggunakan kredit karbon berkualitas dalam strategi transisi iklim, serta meningkatkan kolaborasi internasional berdasarkan Article 6 Perjanjian Paris.
"Melalui kolaborasi yang setara dan saling menghormati prioritas nasional, kami menyatakan kesiapan penuh untuk bersinergi dengan seluruh mitra global demi mewujudkan ekosistem pasar karbon dunia yang lebih besar, kuat, dan terpercaya," tuturnya.