Dorong Energi Hijau, Daerah Penyangga IKN Dituntut Bergerak Cepat

SAMARINDA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadikan wilayah Kalimantan Timur berada di barisan terdepan dalam proses peralihan energi nasional.

Perubahan menuju energi bersih dinilai tidak cukup apabila hanya diterapkan pada area utama ibu kota baru.

Wilayah kabupaten dan kota di sekitar kawasan tersebut juga diminta bertindak lebih gesit supaya ekosistem pembangunan hijau dapat benar-benar terlaksana secara utuh.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau (YMH), Dicky Edwin Hiendarto, menyebutkan Kalimantan Timur memiliki peluang besar menjadi tolok ukur pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

Selain didorong oleh pembangunan IKN yang mengusung prinsip kota minim emisi, provinsi ini pun menyimpan potensi tenaga surya, biomassa, hingga manajemen limbah yang bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi.

"Kalau melihat potensinya, Kalimantan Timur seharusnya bisa bergerak lebih cepat. Kehadiran IKN mestinya menjadi pendorong agar daerah-daerah lain juga ikut mempercepat implementasi energi terbarukan," kata Dicky, Kamis (2/6/2026).

Menurut pengamatan dari Sumbernya, pembangunan IKN sudah menetapkan panduan yang nyata perihal pemanfaatan energi bersih.

Namun, keberhasilan peralihan tersebut tidak cuma ditentukan dari apa yang didirikan di area ibu kota, tetapi juga dari kesiapan wilayah penyangga dalam mengadopsi aturan serupa dengan skala yang menyesuaikan kebutuhan masing-masing.

Dicky menganggap Balikpapan merupakan salah satu wujud pemerintah daerah yang mulai menyusun dasar peralihan energi.

Dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan, pihak pemerintah kota telah memulai penggunaan panel surya di beberapa sarana umum serta menciptakan beragam upaya pengelolaan lingkungan yang mendukung penurunan emisi karbon.

"Yang penting bukan harus langsung besar, tetapi ada implementasi yang berjalan dan ada perencanaan yang berkelanjutan. Itu yang menurut saya sudah mulai terlihat di Balikpapan," ujarnya.

Ia pun menyoroti bermacam gerakan lingkungan yang tumbuh di Kalimantan Timur, mulai dari pemulihan mangrove, pemisahan sampah, sampai rencana penggunaan sampah sebagai sumber energi.

Bagi pengamatan dari Sumbernya, inisiatif semacam ini perlu memperoleh atensi lebih karena merupakan bagian dari langkah mengurangi emisi sekaligus membentuk kebiasaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Bagi Dicky, peralihan energi tidak semata-mata diartikan sebagai pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau teknologi dengan biaya mahal.

Tindakan-tindakan sederhana yang dilakukan dengan ajek oleh pihak pemerintah daerah serta warga juga merupakan bagian vital dalam membentuk ekosistem energi bersih di masa mendatang.

Ia berharap perilaku baik yang telah muncul di sejumlah wilayah dapat diperluas lewat kerja sama pemerintah, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan media.

Dengan demikian, keberadaan IKN tidak hanya menjadi lambang pembangunan hijau, melainkan juga mampu memicu perubahan di seluruh Kalimantan Timur.

Secara nasional, gagasan itu selaras dengan tujuan pembangunan IKN yang membentuk sistem kelistrikan berbasis energi baru terbarukan, termasuk pengoperasian PLTS dengan daya 50 MW sebagai bagian dari sasaran kota minim emisi.

Hambatan berikutnya, menurut pengamatan dari Sumbernya, yakni memastikan semangat peralihan energi tersebut tidak berhenti pada area ibu kota, tetapi berubah menjadi gerakan bersama di seluruh Kalimantan Timur agar dampak pembangunan hijau dapat dirasakan lebih luas.