JAKARTA PUSAT - Sektor hulu migas nasional membawa kabar positif setelah Mubadala Energy dan PT PLN (Persero) menyepakati Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG/Gas Sales Agreement/GSA) untuk pemenuhan gas sebanyak 160 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).
Pimpinan SKK Migas Djoko Siswanto lewat laporannya kepada Menteri ESDM, Wakil Menteri ESDM, Komisi Pengawas SKK Migas, serta jajaran manajemen pada Senin (6/7/2026) mengutarakan bahwa kesepakatan tersebut menjadi bagian dari prasyarat utama menuju Final Investment Decision (FID) yang diharapkan bisa lekas terealisasi.
“Alhamdulillah, PJBG/GSA antara K3S Mubadala dan PLN untuk gas Andaman 160 MMSCFD baru saja selesai ditandatangani guna keperluan FID yang insya Allah dalam waktu dekat selesai. Rencana onstream pada 2028, bahkan lebih cepat dibandingkan proyek Masela,” ujar Djoko, seperti diceritakan dari Sumbernya.
Berdasarkan keterangan Djoko, area Tangkulo yang menjadi langkah pertama pengerjaan mempunyai muatan kurang lebih 1 triliun kaki kubik (TCF) dengan total keluaran yang diproyeksikan menembus 300 MMSCFD.
Dari volume itu, sejumlah 160 MMSCFD telah memperoleh pembeli lewat PLN, sementara sisa 140 MMSCFD masih dalam tahap pencarian konsumen sekaligus perancangan skema pengelolaannya.
Masa depan blok Andaman sendiri diperkirakan jauh lebih masif.
Djoko memaparkan bahwa pengerjaan tahap selanjutnya akan disokong dari Lapangan Selayar dan beberapa lapangan di sekelilingnya dengan total muatan gas yang sudah didapatkan menyentuh kisaran 10 TCF, memposisikan area ini sebagai salah satu lumbung pasokan gas krusial Indonesia di masa mendatang.
Djoko menjabarkan, awalnya pengesahan PJBG tersebut dijadwalkan terlaksana dalam kegiatan IPA Convention and Exhibition 2026.
Akan tetapi, prosesnya sempat tertunda lantaran terdapat pembaruan salah satu poin terkait price review yang membutuhkan persetujuan kantor pusat Mubadala di Abu Dhabi.
“Persetujuan dari headquarters di Abu Dhabi baru diperoleh sehingga penandatanganan dapat dilakukan pada 6 Juli 2026,” jelasnya.
Wilayah Kerja Andaman sendiri semenjak awal pencarian memakai sistem gross split.
Untuk saat ini, Mubadala Energy menguasai 80 persen participating interest (PI), sedangkan Harbour Oil mempunyai 20 persen PI.
Bagian kepemilikan Harbour Oil itu ke depannya bakal dialihkan lewat sistem farm-out kepada pemodal baru.
Dalam fase Plan of Development (POD)-1, agenda ini bakal mengadopsi skema pengerjaan hybrid offshore-onshore.
Gas yang dihasilkan dari sumur-sumur di laut lepas bakal diolah terlebih dahulu memakai Floating Production Storage and Offloading (FPSO) demi memisahkan gas, kondensat, karbon dioksida (CO?), dan hidrogen sulfida (H?S).
Berikutnya, gas bersih (lean gas) bakal disalurkan melewati pipa bawah laut dengan panjang berkisar 80 kilometer menuju fasilitas Onshore Receiving Facility (ORF) yang bakal didirikan di wilayah KEK Arun, Aceh.
Djoko menyebutkan pendirian fasilitas darat beserta network pipa onshore telah mengantongi izin pemanfaatan area dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan.
Menurut Djoko, pemakaian FPSO menjadi aspek operasional yang tak bisa dihindari lantaran gas dari lapangan Andaman memiliki kandungan CO? serta H?S yang tergolong tinggi.
Kedua unsur itu memiliki sifat yang amat korosif sehingga jika tidak dipisahkan sejak awal dapat mengakibatkan pipa transmisi rentan berkarat, mengalami kebocoran, hingga kerusakan pada bagian struktur.
Di samping faktor keamanan operasional, pemisahan zat pengotor juga menjadi kriteria supaya gas bisa memenuhi standar kualitas yang diwajibkan oleh Pertagas, PLN, serta regulasi BPH Migas dalam kesepakatan akses jaringan gas.
“Gas dari sumur-sumur offshore Andaman tidak dapat langsung dibawa ke darat karena kandungan CO? dan H?S cukup tinggi sehingga harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum dialirkan ke darat,” terang Djoko.
Dia mengimbuhkan, pola pendirian sarana seperti ini bukan hal asing di sektor migas, mengingat sistem serupa pun diaplikasikan pada agenda laut dalam semisal Masela, beberapa lapangan di Natuna, Selat Madura, hingga lepas pantai Kalimantan Timur.
Djoko pun meminta seluruh elemen terkait untuk senantiasa memberikan sokongan agar agenda krusial ini berjalan sesuai kalender kerja.
“Semoga seluruh tahapan berjalan lancar, aman, dan selamat sehingga target onstream pada 2028 dapat tercapai. Bersama kami bisa meningkatkan lifting migas nasional,” pungkasnya.