Kebuntuan Lahan Selesai, Cadangan Migas Besar Siap Segera Dieksplorasi

BOJONEGORO - Otoritas negara kembali menorehkan progres berarti dalam rangka mendongkrak volume produksi minyak dan gas bumi domestik.

Pimpinan SKK Migas, Djoko Siswanto, mengabarkan bahwa komitmen lintas kementerian serta otoritas wilayah demi membebaskan lahan bagi tiga proyek pengeboran vital telah berkekuatan hukum pada Selasa (7/7/2026).

Persetujuan itu dipandang menjadi sebuah lompatan besar demi menyegerakan realisasi proyek hulu migas yang sejauh ini sering kali terkendala isu pengadaan area tapak.

Menurut pemaparan dari Sumbernya, dokumen kesepahaman itu disahkan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Kepala SKK Migas, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Direktorat Kementerian Pertanian, Direktorat Hulu Migas, serta Bupati Bojonegoro, Bupati Demak, dan Bupati Grobogan.

“Kesepakatan bersama telah ditandatangani untuk mendukung pelaksanaan pengeboran sumur-sumur strategis,” ujar Djoko dalam pemaparannya, sebagaimana dikisahkan kepada Sumbernya.

Tiga rencana kerja yang bakal segera mengawali pengerjaan pengeboran tersebut di antaranya:

Sumur KKW yang dikelola Exxon Cepu di wilayah Kabupaten Bojonegoro dengan luasan lahan sekitar 0,6 hektare.

Sumur BGE-1 milik Pertamina EP (PEP) di Bojonegoro dengan luasan lahan sekitar 3,5 hektare.

Sumur RBG-5, RBG-6, dan RBG-7 yang dikelola TIS di area Kabupaten Demak dan Grobogan dengan luasan lahan sekitar 4,4 hektare.

Jika segenap rencana terlaksana tanpa hambatan, simpanan alam yang akan diproduksi terhitung amat melimpah.

Akumulasi cadangan diproyeksikan berada di angka 23 juta barel minyak dan 1,5 triliun kaki kubik (TCF) gas, dengan proyeksi produksi menyentuh kisaran 35.000 barel minyak per hari (BOPD) dan 450 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD).

Hasil produksi sebesar itu dipercaya mampu menyuplai andil nyata bagi sasaran pertumbuhan lifting migas tanah air sekaligus menguatkan ketahanan energi negeri.

Djoko menghendaki segenap tahapan otorisasi serta pengerjaan lapangan dapat berjalan mulus agar proses pengeboran mampu secepatnya dimulai.

“Mohon dukungan dan doa. Insya Allah seluruh proses berjalan lancar dan pengeboran dapat segera dimulai secepatnya,” kata Djoko.

Keberhasilan memadukan bermacam kementerian, instansi, pemerintah daerah, sampai kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam satu komitmen memperlihatkan semakin eratnya keterpaduan elemen negara dalam memangkas aneka ganjalan investasi sektor hulu migas.

Kebijakan ini pun sekaligus menjadi kode positif bahwa percepatan penemuan serta komersialisasi lapangan baru terus diupayakan untuk mengejar target pemenuhan lifting dalam negeri, seirama dengan janji pemerintah menjaga stabilitas energi dan meminimalkan ketergantungan pada impor komoditas minyak.