Dorongan Wajib Asuransi Perjalanan bagi Turis Asing Menguat, Industri Siapkan Skema Ideal

Dorongan Wajib Asuransi Perjalanan bagi Turis Asing Menguat, Industri Siapkan Skema Ideal

JAKARTA - Perkembangan sektor pariwisata Indonesia kembali memunculkan wacana penting yang kini mulai dibahas secara lebih serius. Industri asuransi melihat kebutuhan mendasar untuk meningkatkan perlindungan wisatawan asing melalui skema wajib asuransi perjalanan yang sedang digodok di tingkat nasional.

Usulan tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran terhadap risiko perjalanan di tengah mobilitas wisatawan yang semakin besar. Industri menilai perlindungan komprehensif bukan hanya memberikan rasa aman bagi turis, tetapi juga menjaga kredibilitas sektor pariwisata nasional.

Usulan Asuransi Wajib Masuki Tahap Pembahasan Awal

Baca Juga

Livin Fest 2025 Resmi Hadir di Bali, Bank Mandiri Angkat Potensi UMKM dan Industri Kreatif

Dorongan untuk memperluas cakupan perlindungan wisatawan asing muncul di saat industri asuransi melihat semakin kompleksnya dinamika perjalanan internasional. Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menegaskan bahwa pembahasan mengenai kewajiban asuransi perjalanan bagi wisatawan mancanegara sudah masuk ke tahap awal koordinasi.

“Pada level nasional, pembahasan masih berada pada tahap awal koordinasi antar pemangku kepentingan,” ujar Budi pada Selasa, 2 Desember 2025. Ia menekankan bahwa proses ini membutuhkan sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga terkait sebelum memasuki tahap perumusan teknis.

Selain pembahasan domestik, isu ini juga mulai mengemuka pada ranah regional Asia Tenggara. Budi mengungkapkan bahwa topik perlindungan perjalanan sudah dibahas dalam forum ASEAN Insurance Council Meeting 2025 di Siem Reap, Kamboja, yang berlangsung pada minggu sebelumnya.

Agenda tersebut mengindikasikan bahwa kebutuhan asuransi perjalanan bukan hanya isu Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian kawasan. Negara-negara ASEAN mulai melihat potensi harmonisasi kebijakan yang dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan di level regional.

Skema Ideal Harus Sederhana, Mudah Diakses, dan Jelas Melindungi

AAUI menilai bahwa penerapan kewajiban asuransi perjalanan bagi turis asing harus dirancang dengan mempertimbangkan kemudahan akses. Budi menjelaskan bahwa skema tersebut harus mampu memberikan pengalaman praktis bagi wisatawan tanpa menambah proses perjalanan yang rumit.

“Prinsip utamanya, memastikan wisatawan terlindungi tanpa mengurangi kenyamanan berwisata di Indonesia,” tuturnya. Ia menegaskan bahwa perlindungan minimum harus mencakup layanan medis darurat, evakuasi medis, dan berbagai risiko perjalanan penting lainnya.

Ketersediaan infrastruktur digital menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan penerapan kebijakan tersebut. Menurut AAUI, sistem verifikasi polis harus terintegrasi dengan baik agar proses pengecekan berjalan cepat dan tidak membebani pintu masuk negara.

Selain itu, koordinasi antar kementerian mulai dari pariwisata, kesehatan, hingga imigrasi menjadi syarat penting agar realisasi kebijakan tidak menimbulkan kendala teknis. AAUI melihat peluang positif apabila sinergi antar lembaga dapat diwujudkan secara konsisten.

Di sisi industri, peningkatan permintaan terhadap produk asuransi perjalanan dinilai sebagai dampak alami dari pemberlakuan kebijakan ini. Jika diwajibkan, maka perusahaan asuransi dapat memperluas portofolio produk sekaligus meningkatkan penetrasi perlindungan di sektor pariwisata.

Potensi Dampak dan Fokus Industri Asuransi Ke Depan

Meski terdapat potensi keuntungan dari bertambahnya jumlah polis, AAUI menegaskan bahwa fokus utama tetap pada kualitas layanan. Industri tidak ingin penerapan kebijakan justru dipersepsikan semata-mata sebagai upaya menaikkan pendapatan premi.

Menurut Budi, kualitas perlindungan harus menjadi prioritas agar wisatawan merasa aman dan percaya untuk berkunjung ke Indonesia. Hal ini penting untuk menjaga reputasi destinasi wisata yang tengah bersaing di tingkat global.

Dalam jangka panjang, kewajiban asuransi perjalanan dapat meningkatkan standar keselamatan sektor pariwisata secara signifikan. Wisatawan akan merasa lebih terlindungi, sementara negara memiliki mitigasi risiko yang lebih baik apabila terjadi insiden darurat.

Pada saat bersamaan, industri asuransi melihat bahwa kebijakan ini juga sejalan dengan praktik yang telah diterapkan beberapa negara tujuan wisata dunia. Negara-negara tersebut mensyaratkan perlindungan minimal untuk memastikan turis siap menghadapi risiko tak terduga selama perjalanan.

Dengan mempertimbangkan perkembangan tersebut, diskusi kebijakan diperkirakan akan meluas pada tahun-tahun mendatang. Industri asuransi terbuka untuk mendukung penuh implementasi skema yang diyakini dapat memperkuat ekosistem pariwisata Indonesia.

Menunggu Keselarasan Kebijakan dan Arah Final Pemerintah

Meski jalannya masih panjang, AAUI optimistis bahwa pembahasan lintas kementerian akan bergerak ke arah yang lebih konkret. Penerapan kewajiban asuransi perjalanan membutuhkan payung hukum yang kuat agar kebijakan dapat berjalan efektif dan terkontrol.

Budi menegaskan bahwa diskusi yang dilakukan, baik di tingkat nasional maupun regional, menjadi langkah penting untuk menyamakan visi perlindungan wisatawan. Struktur regulasi yang selaras akan menjadi pondasi utama dalam menetapkan standar perlindungan yang memadai.

Di tengah pembahasan tersebut, industri menantikan arah kebijakan pemerintah dalam menentukan apakah kewajiban asuransi perjalanan akan menjadi bagian dari persyaratan masuk negara. Mekanisme verifikasi, integrasi sistem, hingga model distribusi polis menjadi aspek teknis yang harus dirumuskan secara jelas.

Dengan demikian, tahap awal pembahasan kini menjadi titik penting dalam membangun kerangka perlindungan wisatawan asing yang lebih kuat. Pihak industri berharap kebijakan ini dapat diwujudkan melalui proses yang matang dan inklusif.