Kementerian PU dan DPR Evaluasi Keberhasilan Arus Mudik Nataru 2025/2026

Kementerian PU dan DPR Evaluasi Keberhasilan Arus Mudik Nataru 2025/2026

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama DPR RI mengevaluasi layanan infrastruktur dan transportasi pada arus mudik dan balik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Berdasarkan data realisasi lalu lintas, kendaraan yang keluar Jakarta selama periode Nataru tercatat sebanyak 3.239.277 unit.

Sementara itu, kendaraan yang masuk ke Jakarta mencapai 3.145.259 unit. Puncak arus mudik terjadi pada Sabtu, 20 Desember 2025 dan Rabu, 24 Desember 2025.

Di wilayah Sumatera, tercatat 107.150 kendaraan masuk dan 99.194 kendaraan keluar. Puncak arus mudik di Sumatera terjadi pada Minggu, 28 Desember 2025.

Baca Juga

Indonesia Resmi Gabung Koalisi Pasar Karbon Global untuk Solusi Alam Berkelanjutan

Optimalisasi Jalan Tol dan Layanan Publik

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, mengatakan upaya pengelolaan dilakukan melalui pengoperasian tol, peningkatan layanan operasional, serta integrasi jaringan jalan nasional dengan jalan daerah. “Total panjang tol yang beroperasi 3.115,981 kilometer yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Diana dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI, Selasa, 20 Januari 2026.

Tol yang beroperasi meliputi Tol Kalimantan sepanjang 97,270 kilometer, Tol Sulawesi 61,46 kilometer, Tol Sumatera 1.104,42 kilometer, Tol Jawa 1.842,77 kilometer, dan Tol Bali 10,07 kilometer. Terdapat 76 ruas tol yang dikelola 54 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dilengkapi 136 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP), 189 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), serta 539 gerbang tol.

Diskon Tarif dan Ruas Tol Fungsional

Untuk meningkatkan pelayanan, Kementerian PU bersama BUJT memberikan diskon tarif tol 10–20 persen pada 22, 23, dan 31 Desember 2025. Diskon berlaku di ruas tol Jabodetabek, Trans Jawa, Trans Sumatera, dan Sulawesi, sedangkan Tol Manado–Bitung diberlakukan lebih panjang hingga 10 Januari 2026.

Selain itu, Kementerian PU membuka ruas tol fungsional sementara sepanjang 142,097 kilometer. Ruas tersebut termasuk Tol Sigli–Banda Aceh Seksi Padang Tiji–Seulimeum, Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat Seksi Sinaksak–Simpang Pinei, Palembang–Betung Seksi Rengas–Pulau Rimau, Probolinggo–Banyuwangi Seksi Gending–Paiton, serta ruas Tol Ibu Kota Negara (IKN) dan Jembatan Pulau Balang.

Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Pembatasan Angkutan Barang

Kementerian PU juga meningkatkan kapasitas beberapa ruas jalan utama. Di ruas Jakarta–Cikampek, lajur ditingkatkan dari tiga menjadi empat pada beberapa segmen dan dipasang Lane Control Signal di kilometer 46–71.

Di ruas Cikampek–Palimanan, dilakukan pelebaran lajur ke tiga, dan di Tol Tangerang–Merak ditambah satu lajur dari dua menjadi tiga. Selain itu, pembatasan operasional angkutan barang diterapkan sesuai Surat Keputusan Bersama pada 19–20 Desember 2025, 23–28 Desember 2025, serta 2–4 Januari 2026.

Kebijakan pembatasan angkutan barang menurunkan volume kendaraan golongan III–V sebesar 33,7 persen. Jumlah kendaraan turun dari kondisi normal 325.767 unit menjadi 215.987 unit selama periode Nataru.

Apresiasi DPR dan Evaluasi Kinerja

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan apresiasi atas kerja sama seluruh stakeholders dalam pelayanan infrastruktur dan transportasi Nataru. “Secara umum penanganan cukup baik terdapat penurunan angka kecelakaan dibandingkan tahun lalu,” kata Lasarus.

Penurunan angka kecelakaan memberikan gambaran bahwa persiapan dan koordinasi sejak 8 Desember 2025 membuahkan hasil positif. Evaluasi ini menjadi rujukan penting untuk menghadapi arus mudik Lebaran 2026.

Keberhasilan pengelolaan arus mudik dan balik juga menunjukkan efektivitas integrasi tol nasional dengan jaringan jalan daerah. Hal ini mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik selama masa libur panjang.

Diskon tarif dan ruas tol fungsional turut menjadi strategi penting dalam mengurai kepadatan lalu lintas. Langkah ini memastikan distribusi kendaraan lebih merata di sepanjang jalur utama.

Peningkatan kapasitas jalan serta pemasangan Lane Control Signal memperkuat sistem manajemen lalu lintas. Teknologi dan strategi ini membantu meminimalkan risiko kemacetan dan kecelakaan di titik kritis.

Pembatasan angkutan barang terbukti menurunkan kepadatan kendaraan berat. Penyesuaian ini memberi ruang bagi kendaraan penumpang dan wisatawan agar perjalanan lebih aman dan nyaman.

Evaluasi ini juga menjadi tolok ukur kesiapan pemerintah dalam menghadapi arus mudik skala besar. Hasilnya bisa digunakan untuk merancang kebijakan transportasi lebih optimal pada periode libur nasional berikutnya.

Keberhasilan arus Nataru 2025/2026 menunjukkan sinergi efektif antara Kementerian PU, DPR, dan BUJT. Strategi ini diharapkan menjadi model pengelolaan transportasi nasional yang berkelanjutan.

Kementerian PU menegaskan pentingnya perencanaan jangka panjang untuk jaringan jalan nasional. Hal ini mencakup integrasi teknologi, kapasitas, dan layanan publik agar arus mudik maupun balik tetap lancar di masa mendatang.

Langkah ini juga menjadi bukti nyata bahwa pelayanan publik berbasis infrastruktur dapat meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi perjalanan. Ke depan, evaluasi Nataru menjadi referensi penting untuk pembangunan transportasi nasional yang lebih modern.