Ombudsman
Dukungan DPR Dibutuhkan Agar Program Prioritas Nasional Bisa Diawasi Ombudsman Secara Maksimal
Dukungan DPR Dibutuhkan Agar Program Prioritas Nasional Bisa Diawasi Ombudsman Secara Maksimal
JAKARTA - Ombudsman RI (ORI) meminta Komisi II DPR RI untuk ikut mendorong percepatan realisasi anggaran pengawasan program prioritas nasional. Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa, 31 Maret 2026, Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menekankan pentingnya dukungan legislatif. Ia berharap proses pengalokasian anggaran bisa segera berjalan sesuai target pengawasan.
Najih menyampaikan, usulan anggaran pengawasan ini sudah diajukan ke Sekretariat Negara. “Sudah kami sampaikan usulannya ke Sekretariat Negara, mengingat pembukaan blokir harus atas persetujuan Presiden. Melalui rapat ini kami juga minta dukungan Komisi II,” jelas Najih, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Baca Juga
Target Laporan dan Pengaduan Masyarakat yang Disiapkan Ombudsman RI
Program kerja Ombudsman RI disusun dengan target yang jelas terkait penyelesaian laporan masyarakat. Total laporan yang ditangani di pusat mencapai 725 laporan, sementara di perwakilan mencapai 7.100 laporan.
Selain itu, Ombudsman juga melaksanakan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) dengan total 17 laporan di tingkat penyelenggara pelayanan publik. Investigasi tematik dan selektif khusus program prioritas Presiden mencapai 34 laporan.
Najih juga menjelaskan, opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik kementerian/lembaga direncanakan sebanyak 85 kementerian/lembaga. Sedangkan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah ditargetkan untuk 552 pemerintah daerah.
Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Ombudsman RI
Hingga kini, realisasi anggaran Ombudsman RI telah mencapai Rp251,98 miliar atau 20,62 persen dari total anggaran. Sampai 27 Maret 2026, ORI telah menangani 6.374 laporan masyarakat dan menyelesaikan 1.567 laporan.
Ombudsman juga aktif menjalankan program pencegahan maladministrasi. Salah satunya pemantauan arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri, yang menjadi bagian dari langkah preventif terhadap keluhan masyarakat.
Apresiasi DPR dan Permintaan Optimalisasi Kinerja
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengapresiasi pencapaian Ombudsman RI. Ia menyoroti capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2024 serta penyerapan anggaran triwulan I 2026.
Zulfikar meminta agar target kinerja berikutnya lebih optimal. Fokusnya harus tetap pada kepentingan publik, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pengawasan program prioritas bisa lebih efektif.
Langkah Ombudsman untuk Memastikan Program Prioritas Berjalan Sesuai Target
Najih menegaskan, pengawasan program prioritas tidak hanya bersifat administratif. Setiap laporan dan pengaduan masyarakat dianalisis agar perbaikan bisa cepat dilakukan di lapangan.
Pendekatan ini diharapkan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Sehingga tujuan program seperti Makan Bergizi Gratis dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis bisa tercapai sesuai perencanaan pemerintah.
Ombudsman juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga. Dukungan Komisi II DPR RI menjadi salah satu kunci percepatan pengawasan dan implementasi program prioritas.
Selain itu, mekanisme pengawasan yang transparan akan meningkatkan akuntabilitas. Hal ini penting agar masyarakat merasa program prioritas benar-benar bermanfaat dan terlaksana secara efektif.
Najih menambahkan, dukungan legislasi dan anggaran menjadi faktor penentu keberhasilan pengawasan. Tanpa dukungan tersebut, proses monitoring dan evaluasi bisa terhambat.
Ombudsman menargetkan capaian yang terukur dan konkret. Setiap laporan masyarakat yang masuk akan menjadi dasar untuk perbaikan sistem pelayanan publik secara menyeluruh.
Peningkatan pengawasan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Ombudsman berharap langkah ini bisa mengurangi keluhan dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
Dengan dukungan penuh Komisi II DPR RI, Ombudsman optimistis program prioritas nasional dapat diawasi secara optimal. Hal ini juga diharapkan menjadi contoh koordinasi efektif antara lembaga pengawas dan legislatif.
Oleh karena itu, kecepatan realisasi anggaran menjadi kunci utama. Semakin cepat anggaran tersedia, semakin efektif pula pengawasan dan evaluasi program prioritas nasional.
Upaya ini mencerminkan komitmen Ombudsman dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Targetnya adalah terciptanya pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Realisasi program prioritas nasional yang diawasi Ombudsman akan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah. Hasil pengawasan akan dipublikasikan agar masyarakat bisa melihat dampak nyata dari program yang dijalankan.
Ombudsman juga mengimbau masyarakat untuk terus berpartisipasi melaporkan keluhan. Laporan masyarakat menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi dan perbaikan pelayanan publik.
Dengan strategi pengawasan yang terencana, Ombudsman optimistis capaian target akan sesuai rencana. Program prioritas nasional diharapkan tidak hanya menjadi program simbolis, tapi memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Ke depan, kerja sama antara Ombudsman dan Komisi II DPR RI diharapkan semakin intensif. Koordinasi ini menjadi langkah strategis agar pengawasan program prioritas dapat terlaksana lebih cepat dan tepat sasaran.
Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi tiga pilar utama pengawasan Ombudsman. Pilar ini memastikan bahwa setiap program pemerintah mendapat perhatian penuh dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan.
Rekomendasi
