Pemerintah Dorong Skema P3NK demi Target Ekonomi 8 Persen
JAKARTA - Pemerintah mendorong skema Land Value Capture (LVC) atau Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal.
"Pembangunan infrastruktur merupakan syarat utama mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, kami memerlukan pembiayaan alternatif yang inovatif seperti P3NK,” kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Perekonomian Dida Gardera di Jakarta, Rabu. “Skema ini bukan beban bagi pelaku usaha, melainkan ekosistem kolaborasi untuk berbagi manfaat dari peningkatan nilai kawasan," tambahnya.
Dalam forum diskusi bersama PricewaterhouseCoopers (PwC), Dida menyampaikan bahwa pihaknya berupaya membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai skema P3NK sekaligus mendorong keterlibatan aktif dunia usaha, lembaga pembiayaan, serta pemerintah daerah dalam mengidentifikasi peluang penerapan instrumen P3NK.
Ia menjelaskan, regulasi P3NK saat ini telah tersedia sehingga fokus selanjutnya adalah mendorong implementasi di lapangan.
Oleh karena itu, diperlukan penyusunan pipeline project yang potensial, khususnya pada kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD) dan kawasan perkotaan strategis, guna menghasilkan proyek yang layak dikembangkan melalui skema tersebut.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong partisipasi sektor swasta melalui penyediaan kepastian kebijakan dan regulasi, penyusunan skema insentif dan pembagian manfaat yang menarik, serta penyederhanaan proses perizinan.
Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi P3NK sebagaimana telah diterapkan di berbagai negara.
"P3NK merupakan salah satu inovasi kebijakan yang membuka peluang baru dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun perlu kami pahami bahwa keberhasilan P3NK tidak hanya bergantung pada regulasi, melainkan pada keberanian kami untuk membangun kolaborasi dan memulai implementasi," ungkap Dida.
Lebih lanjut, implementasi P3NK juga akan didorong melalui inisiasi proyek dan penyusunan studi yang komprehensif, termasuk kerja sama dengan berbagai lembaga multilateral.
Melalui pendekatan tersebut, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menciptakan peningkatan nilai kawasan yang pada akhirnya mampu meningkatkan pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan diskusi panel bersama regulator dan pelaku usaha.
Selain itu, peserta juga memperoleh kesempatan mengikuti sesi Laboratorium Simulasi dan Coaching Session guna mempraktikkan penyusunan studi kelayakan serta penerapan instrumen P3NK pada potensi wilayah tertentu.
