Komitmen PLN Serap Gas Andaman 160 MMSCFD Pasca Teken Kontrak PJBG
JAKARTA - Kontrak Jual Beli Gas (PJBG) dari agenda pengembangan kawasan gas raksasa di Wilayah Kerja (WK) South Andaman akhirnya resmi ditandatangani di Jakarta, Senin (6/7/2026).
"Alhamdulilah, PJBG/GSA antara KKKS Mubadala dan PLN untuk gas Andaman 160 MMSCFD baru saja selesai diteken guna keperluan FID yang Insya Allah dalam waktu dekat ini FID selesai. Rencana onstream 2028, lebih cepat dari Masela," kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Djoko Siswanto dalam laporannya kepada Menteri ESDM, seperti informasi yang diterima dari Sumbernya.
Pimpinan SKK Migas menguraikan, blok Tangkulo sebagai fase perdana pengembangan dari Andaman mempunyai cadangan berkisar 1 triliun kaki kubik (TCF) dengan total pasokan diproyeksikan meraih 300 MMSCFD.
Lewat PJBG dengan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) yang merupakan anak perusahaan PLN, maka sebesar 160 MMSCFD dipastikan sudah mengantongi peminat.
"Sebanyak 140 MMSCFD lainnya sedang dicarikan pembeli gasnya dan konsep pengelolaannya," terangnya.
Lalu untuk pengembangan berikutnya dari Andaman, lanjut Djoksis merupakan dari blok Selayar dan blok sekitar lainnya dengan akumulasi cadangan gas yang telah ditemukan mencapai 10 TCF.
Pimpinan SKK Migas menginformasikan, "PJBG ini seyogjanya diteken pada acara IPA kemarin namun ada 1 klausul terkait price review yang berubah sehingga harus mendapat persetujuan dari head quarter (Mubadal) di Abu Dhabi maka baru bisa diteken kemarin tanggal 6 Juli 2026."
Diketahui, WK South Andaman yang kepemilikan sahamnya sebesar 80 persen dipegang Mubadala Energy mengaplikasikan sistem gross split sejak mula penjajakannya sampai hari ini.
Sisa 20 persen kepemilikan saham di WK tersebut dikuasai oleh Harbour Oil yang rencananya dipindahtangankan lewat skema farm-out kepada pemodal eksternal.
Selanjutnya Pimpinan SKK Migas memaparkan, POD-1 pendirian infrastruktur produksi dari agenda pengembangan blok di Andaman akan memakai sistem hybrid di lepas pantai dan daratan.
"Pemisahan gas, kondensat, CO2 dan H2S dilakukan dengan menggunakan FPSO, kemudian lean gas-nya atau gas bersihnya dikirim ke onshore menggunakan pipa offshore sepanjang 80 km dan di onshore dibangun fasilitas produksi ORF di kawasan KEK Arun termasuk pipa onshore-nya dan sudah mendapatkan izin persetujuan dari LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) Kemenkeu," bebernya.
Djoksis memaparkan, gas dari sumur-sumur lepas pantai di Andaman tidak bisa secara langsung dialirkan ke darat akibat menyimpan CO2 serta H2S, yang berkarakter sangat merusak sehingga mampu memicu pipa kilat berkarat, bocor dan ringkih.
"Sehingga CO2 dan H2S-nya harus dipisahkan terlebih dahulu. Ini juga sebagai syarat mutlak untuk diterima oleh Pertagas dan PLN sesuai dengan spesifikasi gas yang dituangkan dalam access agreement ysng diterbitkan oleh BPH Migas dan spek gas pembangkit listrik yang tidak boleh ada komponen C02 dan H2S yang tinggi," paparnya.
Sebagai kabar pelengkap, pendirian infrastruktur sumur-sumur lepas pantai di laut dalam yang terpisah jauh dari daratan dengan limpahan kadar impurities, sudah lumrah dikerjakan.
"Hal ini dilakukan juga di Masela, ada FPSO dan ada O-LNG, dan di KKKS di Natuna, lalu Selat Madura, offshore Kaltim, dan lain-lain," pungkas Djoksis.
