SKK Migas Berhasil Buka Akses Lahan, Cadangan 23 Juta Barel Siap Dibor
BOJONEGORO - Pemerintah kembali mengukir capaian krusial dalam memperbesar output minyak dan gas bumi di dalam negeri.
Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, mengumumkan bahwa kesepakatan antarinstansi kementerian beserta pemerintah daerah guna membuka jalur lahan bagi tiga rencana pengeboran utama resmi disepakati pada Selasa (7/7/2026).
Kesepahaman ini dianggap sebagai jalan keluar krusial guna mempercepat eksekusi program hulu migas yang selama ini kerap terhambat oleh perkara pembebasan lahan.
Berdasarkan keterangan dari Sumbernya, nota kesepakatan tersebut disetujui oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Kepala SKK Migas, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Direktorat Kementerian Pertanian, Direktorat Hulu Migas, serta Bupati Bojonegoro, Bupati Demak, dan Bupati Grobogan.
“Kesepakatan bersama telah ditandatangani untuk mendukung pelaksanaan pengeboran sumur-sumur strategis,” ujar Djoko dalam pernyataannya, seperti disampaikan kepada Sumbernya.
Tiga agenda operasi yang akan lekas memasuki masa pengeboran itu mencakup:
Sumur KKW yang digarap Exxon Cepu di kawasan Kabupaten Bojonegoro dengan keperluan lahan berkisar 0,6 hektare.
Sumur BGE-1 kepunyaan Pertamina EP (PEP) di Bojonegoro dengan keperluan lahan berkisar 3,5 hektare.
Sumur RBG-5, RBG-6, dan RBG-7 yang digarap TIS di area Kabupaten Demak dan Grobogan dengan keperluan lahan berkisar 4,4 hektare.
Apabila semua program berjalan seturut rencana, simpanan daya yang bakal digarap tergolong amat masif.
Jumlah cadangan ditaksir menyentuh angka 23 juta barel minyak serta 1,5 triliun kaki kubik (TCF) gas, lewat kapasitas produksi berkisar 35.000 barel minyak per hari (BOPD) beserta 450 juta kaki kubik gas per hari (MMSCFD).
Output selevel itu dinilai sanggup menyerahkan sumbangsih riil pada sasaran penaikan lifting migas domestik sekaligus memperkokoh ketahanan pasokan energi Nusantara.
Djoko mengharapkan seluruh rangkaian legalitas serta penyiapan di lapangan dapat terlaksana tanpa kendala agar aktivitas pengeboran mampu lekas beroperasi.
“Mohon dukungan dan doa. Insya Allah seluruh proses berjalan lancar dan pengeboran dapat segera dimulai secepatnya,” kata Djoko.
Pencapaian dalam mengintegrasikan pelbagai kementerian, badan, otoritas daerah, hingga kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) ke dalam satu nota kesepahaman memperlihatkan kian kokohnya koordinasi otoritas dalam melenyapkan pelbagai rintangan penanaman modal di sektor hulu migas.
Tindakan ini pun menjadi indikator cerah bahwa akselerasi penjajakan dan penggarapan area baru terus digulirkan demi mengejar target kenaikan lifting domestik, selaras dengan tekad otoritas dalam mengawal ketahanan pasokan energi sekaligus memangkas keterikatan pada pasokan minyak luar negeri.
