Mualem dan SKK Migas Sepakati Revisi PoD Blok Andaman
BANDA ACEH - Otoritas Aceh bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah mufakat untuk meninjau ulang konsep Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo yang berada di Wilayah Kerja South Andaman atau Blok Andaman.
Kesepahaman strategis ini tercapai ketika Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), mengadakan pertemuan resmi dengan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, di Jakarta pada Rabu (10/6/2026).
Kepastian mengenai hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi.
“Mereka bersedia mengakomodasi revisi PoD yang akan kami sampaikan,” katanya di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Berdasarkan penjelasan Nurlis, Gubernur Mualem pada dasarnya memberikan restu terhadap aktivitas pengembangan Lapangan Gas Tengkulo beserta investasi dari Mubadala Energy di Blok Andaman.
Kendati demikian, pihak Pemerintah Aceh memandang ada beberapa poin di dalam PoD yang mesti diperbaiki agar efek positif bagi daerah bisa lebih optimal.
Satu di antara usulan krusial yang diajukan yaitu perombakan pada mekanisme pengolahan gas serta kondensat.
Merujuk pada dokumen PoD yang sebelumnya disahkan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret 2026, pemrosesan gas dan kondensat tadinya bakal bertumpu pada sarana terapung atau Floating Production Storage and Offloading (FPSO) di area South Andaman, baru kemudian disalurkan menuju Onshore Receiving Facility (ORF) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.
Sebagai alternatif, Pemerintah Aceh mengharapkan aliran gas dan kondensat bisa langsung diarahkan ke daratan memakai jalur pipa (onshore pipelining), lalu diolah di Onshore Processing Facility (OPF) memanfaatkan sarana yang sudah tersedia di KEK Arun.
Nurlis menambahkan, penerapan skema darat ini diprediksi sanggup menghadirkan nilai tambah yang jauh lebih masif bagi wilayah Aceh, baik dari segi finansial maupun penyerapan tenaga kerja.
“Pengolahan di darat berpotensi menghidupkan kembali industri pupuk dan petrokimia serta menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan fasilitas terapung di lepas pantai,” ujarnya.
Bukan itu saja, aktivitas pengolahan di daratan dipercaya bakal memicu dampak ekonomi berantai (multiplier effect) bagi daerah lewat perkembangan sektor industri penunjang, bidang jasa, hingga kemunculan berbagai lini bisnis baru.
Ketika audiensi tersebut berlangsung, Pemerintah Aceh turut membandingkan rencana ini dengan proyek Blok Masela di Laut Arafura, Maluku, yang mana sistem pengolahannya dipindahkan dari zona laut ke darat.
Merespons hal itu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto dikabarkan membenarkan adanya langkah perubahan konsep serupa pada proyek tersebut.
Gubernur Mualem menegaskan bahwa esensi utama dari pengajuan draf revisi PoD ini ialah guna menjamin agar proyek Blok Andaman mendatangkan margin yang adil bagi pihak investor, pemerintah pusat, otoritas daerah, hingga warga Aceh sendiri.
“Yang terpenting adalah bagaimana proyek ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Nurlis.
Pada momentum yang sama, kedua belah pihak juga bersepakat untuk menahan publikasi informasi lewat konferensi pers sampai seluruh tahapan revisi PoD rampung dan disetujui bersama.
Nurlis menyatakan, Gubernur Mualem ingin memastikan tiap-tiap tahapan beres dengan matang serta memberikan jaminan profit yang riil bagi Aceh sebelum dibeberkan secara resmi kepada publik.
“Setelah revisi disepakati dan proyek ini dinilai benar-benar menguntungkan bagi Aceh, baru akan disampaikan secara terbuka kepada publik,” ujarnya.
