JAKARTA - Mantan Deputi Perencanaan BPMigas, Haposan Napitupulu, mengingatkan pemerintah agar tidak meremehkan dampak ketegangan geopolitik di Selat Hormuz terhadap perekonomian Indonesia.
Berdasarkan analisisnya, hambatan di jalur energi utama dunia tersebut dapat mendatangkan tekanan besar bagi nilai tukar rupiah, postur APBN, hingga kemampuan daya beli masyarakat.
“Selama Indonesia masih sangat bergantung pada impor crude oil, BBM, dan LPG, maka setiap gejolak geopolitik dunia akan selalu menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi nasional,” kata Haposan dalam keterangannya di Medan, Kamis (15/5/2026).
Dirinya menjelaskan bahwa Selat Hormuz menjadi jalur krusial bagi perdagangan energi global.
Mayoritas pasokan minyak mentah, LNG, hingga LPG dari wilayah Timur Tengah menuju Asia dikirim melewati rute tersebut.
Ketika situasi di sana bergejolak, pasar internasional langsung beraksi melalui kenaikan harga minyak, biaya pengiriman, serta premi asuransi kapal tanker.
Berdasarkan keterangan Haposan, kondisi Indonesia sekarang sangat rawan karena masih menggantungkan diri pada impor energi dengan volume yang besar.
Produksi minyak mentah domestik saat ini hanya berada di kisaran 600 ribu barel per hari, padahal tingkat kebutuhan BBM nasional jauh melampaui angka tersebut, sehingga kegiatan impor masih menjadi penopang utama bagi pasokan energi dalam negeri.
“Indonesia juga merupakan salah satu importir LPG terbesar di dunia. Jadi kalau terjadi gangguan di Hormuz, bukan hanya harga BBM yang terdampak, tetapi juga pasokan LPG untuk rumah tangga,” ujarnya.
Dirinya menganggap keadaan ini semakin rawan lantaran Indonesia belum memiliki cadangan energi strategis dalam jumlah besar.
Hingga kini, stok operasional BBM nasional dilaporkan hanya mampu mencukupi kebutuhan di kisaran 21 hari.
Haposan mengingatkan bahwa beban akan semakin berat jika lonjakan harga minyak dunia terjadi bersamaan dengan penguatan mata uang dolar AS terhadap rupiah.
Kondisi tersebut dikarenakan seluruh proses transaksi pada sektor energi global menggunakan mata uang dolar AS.
“Kalau crude naik sampai di atas USD 100 per barel dan rupiah melemah mendekati Rp17.000 per dolar AS, maka Indonesia menghadapi tekanan ganda. Impor energi menjadi jauh lebih mahal, subsidi membengkak, inflasi naik, dan daya beli masyarakat bisa terpukul,” katanya.
Maka dari itu, Haposan menilai bahwa pemerintah wajib segera memperkuat ketahanan energi nasional melalui percepatan produksi migas domestik serta mengurangi ketergantungan pada impor energi.
Dirinya meminta pemerintah untuk membangun iklim investasi hulu migas yang jauh lebih kompetitif demi menarik kembali investor global kelas atas ke Indonesia, khususnya untuk aktivitas eksplorasi wilayah laut dalam maupun cekungan frontier seperti di Natuna, Arafura, Indonesia Timur, hingga Selat Makassar.
“Indonesia sebenarnya punya potensi besar. Tapi investor global sekarang membandingkan Indonesia dengan Guyana, Brazil, Suriname, Namibia, sampai Mozambique. Karena itu kami harus mampu menciptakan fiscal term yang lebih menarik dan kepastian regulasi yang kuat,” ujar Haposan.
Tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi migas, dirinya juga menekankan pentingnya pembangunan Energy Buffer Stock nasional untuk komoditas crude oil, BBM, dan LPG supaya Indonesia memiliki cadangan strategis saat menghadapi guncangan krisis global dalam jangka panjang.
“Sekarang swasembada energi bukan lagi sekadar isu migas. Ini sudah menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga stabilitas rupiah, melindungi APBN, dan menjaga ketahanan ekonomi nasional,” kata Haposan.