JAKARTA - Naik turunnya harga energi yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah dianggap menjadi bukti bahwa ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil membuat ketahanan energi dalam negeri menjadi ringkih terhadap gejolak dunia.
Direktur Transformasi, Digitalisasi, dan Sustainability Pertamina Patra Niaga, Tenny Elfrida, menyampaikan bahwa krisis energi dunia saat ini menunjukkan bahwa proses migrasi menuju energi terbarukan sudah tidak dapat ditunda-tunda lagi.
“Ini kami baru melihat terlambat ya kami shifting ke arah green energy,” ujar Tenny dalam webinar, Rabu (16/5/2026).
Dari sudut pandangnya, selama ini jalannya transisi energi berjalan lamban karena investasi di sektor energi bersih dianggap terlalu besar dan belum menguntungkan secara ekonomi.
Namun, melonjaknya harga minyak dunia menjadi bukti konkret bahwa biaya yang harus dibayar akibat terus bergantung pada energi fosil sebenarnya jauh lebih tinggi.
Lonjakan harga minyak mentah dunia telah menekan postur anggaran negara menyusul membengkaknya alokasi untuk subsidi energi.
Efek domino tersebut juga dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kenaikan harga bahan bakar serta berbagai kebutuhan pokok.
Tenny menjelaskan bahwa pengembangan energi baru terbarukan seperti sustainable aviation fuel (SAF), bioetanol, hingga hidrogen membutuhkan pendanaan yang sangat besar serta penelitian jangka panjang, sehingga akan sangat berat jika dibebankan seutuhnya kepada pelaku usaha.
Dia menilai pemerintah perlu membangun ekosistem yang mendukung, baik melalui pemberian insentif maupun regulasi yang dapat membuat proyek energi bersih menjadi bernilai ekonomis secara bisnis.
“Kalau Indonesia mau mencapai net zero emission, kami juga membutuhkan dukungan untuk mengembangkan bioetanol, SAF, hidrogen, dan energi alternatif lainnya,” kata Tenny.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Unggul Priyanto, menilai bahwa Indonesia masih tertinggal dalam mengembangkan bioetanol sebagai campuran bensin untuk mengurangi ketergantungan pada impor BBM.
Menurut dia, optimalisasi bioetanol tidak bergerak secepat biodiesel berbasis minyak sawit yang telah berkembang pesat melalui kebijakan mandatori pencampuran solar.
“Bioetanol harus dipercepat. Kalau menunggu produksi dalam negeri, akan terlalu lama, terutama dalam situasi krisis,” ujar Unggul.
Dia mendorong penerapan mandatori E20 atau pencampuran 20 persen bioetanol ke dalam bensin.
Selain itu, percepatan elektrifikasi di sektor transportasi melalui penggunaan kendaraan listrik juga dinilai sangat penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Nuklir Dibutuhkan sebagai Beban Dasar
Di samping energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, Unggul berpendapat Indonesia harus mulai mempertimbangkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) untuk memastikan stabilitas pasokan listrik.
Menurut dia, energi nuklir bersama dengan energi panas bumi serta tenaga air mempunyai kemampuan untuk menggantikan peran pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara sebagai sumber listrik beban dasar (base load).
Pandangan serupa disampaikan oleh Lektor Kepala Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung, Retno Gumilang Dewi.
Dia menilai bahwa berkaca dari pengalaman Iran memperlihatkan betapa pentingnya diversifikasi sumber energi, termasuk pemanfaatan energi nuklir, untuk menjaga ketahanan energi nasional.