Insentif Pajak EV Nikel Dorong Rantai Industri Baterai Nasional

Senin, 18 Mei 2026 | 16:05:52 WIB
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto bersama Ketua Umum IAGL ITB Abdul Bari

JAKARTA - Kebijakan insentif pajak bagi kendaraan listrik yang berbasis nikel dianggap sebagai langkah krusial dalam memajukan industri otomotif di tanah air.

Strategi ini tidak sekadar bertujuan mendongkrak angka penjualan, melainkan juga difokuskan untuk memperkokoh ekosistem industri baterai domestik.

Seorang pengamat otomotif yang juga akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, memandang regulasi tersebut sebagai upaya memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia yang melimpah.

Terlebih lagi, negara ini dikenal mempunyai salah satu cadangan nikel terbesar di skala global.

Yannes berpendapat bahwa arah dari kebijakan ini berpeluang besar dalam memikat aliran investasi baru pada sektor pembuatan baterai.

Kelebihan lain seperti terbukanya lapangan pekerjaan baru dan naiknya nilai tambah bagi industri juga dipercaya akan ikut terdorong.

“Insentif Kemenkeu yang memberikan PPN lebih tinggi untuk kendaraan dengan baterai berbasis nikel berpotensi mendorong industri dalam negeri. Kebijakan ini memanfaatkan keunggulan cadangan nikel Indonesia untuk mempercepat hilirisasi, menarik investasi pabrik baterai, dan menciptakan nilai tambah serta lapangan kerja,” ujar Yannes kepada kumparan, Sabtu (16/5/2026).

Yannes menjabarkan bahwa keberhasilan dari strategi ini sangat bertumpu pada konsistensi regulasi serta kesiapan ekosistem industri pendukung.

Jika faktor tersebut tidak terpenuhi, kekayaan alam yang dimiliki Indonesia diprediksi tidak akan terserap secara optimal.

Meski begitu, Yannes mengingatkan bahwa mendirikan industri baterai mandiri bukanlah perkara yang ringan.

Penerapan teknologi mutakhir serta kapasitas produksi dalam volume besar sangat dibutuhkan agar dapat bersaing di pasar internasional.

“Tapi keberhasilannya tidak otomatis. Produksi sel baterai membutuhkan teknologi tinggi dan skala besar, sementara Indonesia masih bergantung pada impor material lain,” katanya.

Tingginya ketergantungan pada pasokan bahan baku dari luar negeri tetap menjadi tantangan utama yang harus segera dicarikan solusi.

Faktor inilah yang membuat industri dalam negeri dinilai belum sepenuhnya mandiri dalam memproduksi baterai kendaraan listrik.

Pada saat yang bersamaan, dinamika perubahan tren pasar dunia juga menjadi hal penting yang tidak boleh luput dari perhatian.

Perkembangan inovasi teknologi baterai berjalan sangat cepat demi meraih efisiensi biaya dan menekan pengeluaran produksi.

“Selain itu, tren global yang bergeser ke baterai LFP yang lebih murah bisa menjadi handicap kami,” ucapnya.

Yannes menilai baterai jenis LFP kini semakin diminati pasar global karena menawarkan harga yang jauh lebih ekonomis.

Kondisi ini bisa menjadi ganjalan bagi strategi industri berbasis nikel jika tidak diantisipasi lewat langkah mitigasi yang tepat.

Oleh karena itu, Yannes menegaskan pentingnya mewujudkan ekosistem kendaraan listrik yang saling terhubung secara menyeluruh.

Tiap komponen, mulai dari penyediaan infrastruktur pendukung hingga jaringan pasokan, harus dikembangkan secara simultan.

Dalam pandangannya, sinergi yang kuat antara aturan pemerintah dan kesiapan para pelaku industri adalah kunci yang paling utama.

Melalui perpaduan tersebut, manfaat nyata dari insentif pajak ini dinilai baru bisa dirasakan secara luas dalam periode menengah hingga panjang.

“Jika insentif ini dibarengi dengan pengembangan infrastruktur dan rantai pasok yang lengkap, maka dampaknya terhadap industri otomotif and baterai nasional baru bisa signifikan dalam jangka menengah hingga panjang,” pungkasnya.

Terkini