JAKARTA - Pemerintah memperluas peran Badan Layanan Umum (BLU) Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) dalam rantai pasok energi nasional.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG), Lemigas ditunjuk sebagai salah satu instansi yang diberikan wewenang untuk pengadaan minyak, BBM dan LPG.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, ia akan segera melakukan koordinasi internal untuk menindaklanjuti aturan anyar tersebut.
Langkah ini diambil guna mempercepat implementasi kebijakan strategis yang diamanatkan langsung oleh kepala negara.
"Hari ini saya akan komunikasikan, saya akan mulai bicara karena arahan Bapak Presiden lewat Perpres itu bahwa impor sektor energi yang meliputi crude, BBM, ataupun LPG semacam-macam itu diharapkan agar bisa juga dikelola oleh BLU dalam hal ini Lemigas," ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Bahlil menjelaskan, penunjukan Lemigas sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam kegiatan impor memiliki target yakni untuk meningkatkan efisiensi tata niaga energi di dalam negeri.
Skema ini diharapkan mampu memangkas jalur birokrasi dan transaksi yang selama ini dinilai terlalu panjang dan memakan waktu.
"Tujuannya agar memotong mata rantai daripada proses yang selama ini terjadi. Dan itu bisa government to government (G-to-G). Kalau Presiden katakanlah melakukan kerja sama dengan negara lain terkait dengan crude itu bisa langsung G-to-G dan ditindaklanjuti lewat Government to Business (G-to-B) lewat negara," jelasnya.
Lebih lanjut, ruang lingkup Perpres ini juga membuka peluang bagi Lemigas untuk mengeksplorasi kerja sama pengadaan pasokan energi dengan berbagai negara mitra strategis global.
Saat dikonfirmasi mengenai kepastian apakah Lemigas sudah mulai mengeksekusi rencana impor komoditas energi tersebut dari Rusia, mantan Menteri Investasi ini tidak menampik potensi tersebut.