KKP Teliti Teknologi CCS di Laut untuk Tekan Emisi
BADUNG - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah melakukan riset terkait pengembangan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) di area perairan.
Tindakan ini menjadi salah satu wujud kontribusi terhadap sasaran reduksi emisi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida (CO2) yang berasal dari bidang industri serta energi.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, memaparkan bahwa permintaan pasokan energi terus bertambah seiring dengan laju perkembangan ekonomi.
Di sisi lain, pihak pemerintah pun berkewajiban untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan secara berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
"Kami ketahui bersama bahwa pemerintah telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43,20 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Hal ini tertuang di dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution yang kami kenal dengan NDC," ujarnya dalam sambutannya di acara Sharing Session 'Pengembangan Carbon Capture Storage Sektor Minyak dan Gas Bumi', Senin (8/6/2026).
Dipaparkan oleh Kartika, pemenuhan sasaran tersebut menuntut penggunaan teknologi yang sanggup mereduksi emisi, terutama pada sektor energi serta industri.
Salah satu metode yang dinilai memiliki prospek bagus untuk membantu program tersebut ialah CCS.
Sistem kerja teknologi ini adalah dengan menangkap emisi karbon dioksida (CO2) hasil dari aktivitas energi atau industri di perairan, kemudian mengisolasinya secara permanen di dalam formasi geologi perut bumi agar tidak lepas ke udara.
"Dalam konteks tersebut, carbon capture storage sebenarnya menjadi salah satu opsi strategis yang perlu didukung bersama-sama. Indonesia memiliki potensi yang besar baik dari sisi sumber emisi dari kegiatan industri itu sendiri atau energi gas itu sendiri maupun dari kegiatan-kegiatan," katanya.
Kartika mengimbuhkan bahwa pelaksanaan CCS di area laut dan pesisir menuntut regulasi penataan ruang laut yang komprehensif.
Berdasarkan penuturannya, pengaturan ruang laut tidak sekadar berperan sebagai alat legalitas perizinan, melainkan juga demi menyelaraskan bermacam-macam kepentingan sektor lewat proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan supervisi ruang laut.
Pada kesempatan berbeda, Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut KKP, Didit Eko Prasetiyo, menjabarkan bahwa ulasan CCS dalam regulasi ruang laut lebih menitikberatkan pada faktor kelestarian alam ketimbang faktor pengerukan sumber daya.
"Penataan ruang laut ini bukan hulu migas yang untuk eksploitasi atau produksi, ya. Bukan yang sisi ekonominya, tapi lebih ke sisi ekologinya, yaitu bagaimana pengembangan carbon capture storage yang saya kira sih belum banyak berkembang, ya, di Indonesia," jelasnya.
Didit mengamati bahwa pengaplikasian teknologi CCS selama ini cenderung lebih masif berjalan di wilayah daratan.
Sedangkan untuk penerapan di wilayah perairan jumlahnya dinilai masih relatif minim.
"CCS ini sebenarnya sudah ada. Tapi lebih berkembang banyaknya di ruang darat atau di darat, ya. Tapi untuk yang di ruang laut ini, ini belum banyak berkembang. Khususnya untuk sektor energi atau hulu migas ini juga masih belum banyak," tambahnya.
Untuk saat ini, pihak KKP masih terus menggelar diskusi serta studi banding bersama bermacam elemen guna memetakan potensi implementasi CCS di tanah air.
Agenda tersebut turut menggandeng pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, jajaran akademisi dari Universitas Udayana serta IPB University, hingga beberapa korporasi di bidang energi.
Menurut Didit, pengelolaan wilayah laut wajib berjalan selaras dengan asas keseimbangan antara profit ekonomi dan kelestarian ekologi.
"Tentunya goal-nya kan kami, sebagaimana amanat Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, terkait dengan pembangunan ruang laut ini kan harus seimbang antara ekonomi dan juga ekologi," ucapnya.